Optika.id - KNPI Jawa Timur demo DPRD Jatim. Mereka mempertanyakan alur dana hibah. Peserta aksi menilai dana hibah masih bermasalah. Karena itu, anggota dewan Jatim didesak menadatangani petisi tidak melakukan tindak korupsi.
Baca Juga: Khawatir RUU Pilkada Disahkan, BEM SI Jatim Terus Kawal hingga Pendaftaran!
Massa aksi mempertanyakan kasus dana hibah yang menyerat politisi Partai Golkar, Sahat Tua Simandjuntak tidak terulang pada anggota DPRD Jatim lainnya.
Massa aksi membeber spanduk panjang berisi petisi dan meminta anggota DPRD Jatim tandatangan dukungan melawan korupai di depan pintu gerbang gedung dewan Jatim.
Demonstran ditemui anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS-Hanura-PBB, Mathur Husairi dan anggota Fraksi NasDem Muhamad Ashari.
Korlap aksi, Nur Syamsi menyampaikan, kasus OTT terhadap wakil rakyat akhir Desember 2022 lalu mencederai kepercayaan rakyat. Kami meminta ada petisi siap mengundurkan diri, apabila anggota dewan terlibat tindak korupsi, tegas Nur Syamsi saat audensi dengan DPRD Jatim, Senin (16/1/2023).
Baca Juga: Sekjen PDIP Sampaikan Pesan Bu Mega ke Caleg DPRD se-Jatim
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Wildan peserta aksi lainnya menyampaikan, kasus OTT terhadap DPRD Jatim, mendorong agar wakil rakyat untuk bersih dari tindak pidana korupsi. Kami tidak ingin ada oknum DPRD Jatim yang terkena OTT, tegas Wildan.
Anggota DPRD Jatim asal Fraksi PKS-Hanura-PBB, Mathur Husairi menyebutkan, dirinya tidak takut dengan permintaan aktivis KNPI Jatim untuk tandatangan petisi bersih dari korupsi. Saya siap. Tetapi saya tidak bisa memaksa pada anggota DPRD Jatim lainnya untuk tanda tangan, tegas Mathur.
Baca Juga: PDIP Jatim Bekali Caleg Terpilih, Fokus pada Ideologi Pancasila!
Sebelumnya pertengahan Desember 2022 lalu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simandjuntak terjaring OTT KPK dengan kasus dugaan ijon dana hibah.
Sementara peserta aksi di luar gedung DPRD Jatim menutup tiga pintu DPRD Jatim. Mereka mengadang wakil rakyat seusai sidang paripurna, Senin (16/1/2022) untuk ikut tandatangan petisi. Meski baru dua anggota DPRD Jatim yang membubukan tanda tangan petisi bersih dari korupsi.
Editor : Pahlevi
