Optika.id - Lembaga survei mendapatkan sorotan lagi. Kali ini, Senator DPD, Abdul Kholik menilai bahwa lembaga survei harus menjadi garda terdepan agen pendidikan politik yang berkualitas.
Baca Juga: Survei Indometer Peroleh Hasil Gerindra Naik Signifikan, PDIP Justru Turun
Menurut Abdul Kholik, hasil berbagai lembaga survei tersebut setidaknya harus memuat informasi yang transparan, akurat dan jujur sehingga bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat. Pasalnya, hasil survei tersebut bisa dijadikan acuan dalam menilai kebijakan maupun figur calon pemimpin tertentu.
"Lembaga survei tidak boleh terjebak pada tendensi tertentu yang bermaksud mengelabui publik. Sebab, lembaga survei bertanggung jawab untuk mencerdaskan pemilih. Pada gilirannya akan memengaruhi kualitas pemilu yang luber dan jurdil,'' kata Abdul Kholik, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Tendensi yang dimaksud oleh Kholik tersebut yakni masalah sumber pendanaan survei dari lembaga tersebut. Apabila transparansi dana survei dibuka, maka hal tersebut bisa meminimalisir dari berbagai dugaan liar yang mengarah ke survei pesanan dari pihak tertentu.
''Apalagi, sudah menjadi pemahaman umum untuk melakukan survei membutuhkan biaya yang besar. Maka sumber dana dari survei tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum hasil survei diumumkan," ucapnya.
Selain lembaga survei baik swasta maupun perseorangan, Kholik berharap peran perguruan tinggi makin terlihat dengan melakukan kajian politis melalui survei. Harapannya agar bisa memetakan persoalan publik serta memetakan kandidat dalam pemilu.
Baca Juga: Prediksi Indikator Politik, Putaran Pertama Prabowo-Gibran Lolos
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menilai jika keberadaan lembaga survei kampus ini penting sebab bisa menjadi ladang informasi berbasis akademis dan independensi kampus. Akan tetapi, kampus dalam praktiknya nanti juga harus tetap mengedepankan sumber pendanaan serta memperhatikan metode survei yang harus benar-benar transparan.
Lebih lanjut, Kholik menyebut jika sudah ada kampus yang bergerak dalam survei politik ini seperti Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Indonesia (Puskapol UI), dan beberapa kampus lainnya yang pernah melakukan kegiatan penjajakan politis tersebut.
Dia pun mengaku heran dengan minimnya antusias dari dunia akademik yang meredup akhir-akhir ini.
Baca Juga: Survei Y-Publica: Paslon Prabowo-Gibran Menang 50,2 Persen
"Namun, belakangankokagak surut. Maka, kita berharap mereka aktif kembali melakukan survei untuk pendidikan politik," ungkapnya.
Dia menambahkan, mulai saat ini lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU harus mempunyai terobosan untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas survei politik. Hal ini dianggap penting sebab survei bisa menjadi sarana pendidikan pemilih yang baik, apalagi jika berasal dari institusi pendidikan perguruan tinggi.
Editor : Pahlevi
