Optika.id - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Kamarudin mengatakan, hukum masih dijadikan alat politik di Indonesia.
Baca Juga: Pengamat Politik Sebut Pilkada Bukan Pesta Rakyat, tapi Pesta Elite Parpol
Hal tersebut dia ungkapkan dalam diskusi survei Media Survei Indonesia (Median) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).
"Karena apa dalam konteks kita di negara dunia ketiga (Indonesia) ini, hukum masih tetap akan jadi alat politik," ujar Ujang berdasarkan keterangan release resmi yang diterima Optika.id, dalam acara diskusi tersebut.
Padahal, kata Ujang, demokrasi bisa dikatakan stabil apabila tiga faktor pendukung bisa berjalan dengan baik.
Adapun faktor pendukung itu yakni pertama, kesejahteraan masyarakat.
Kedua, faktor pendidikan dan yang ketiga merupakan faktor penegakan hukum.
"Makanya kita maju mundur karena tiga faktor ini tidak hadir di tengah-tengah kita," ujar Ujang.
Baca Juga: Analis Sebut Wajar PDIP Tak Bersama Anies, Bukan Elektoral Penentu Utama
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia berani mengatakan hal tersebut karena sering kali dalam kontestasi politik beberapa kandidat dicari kesalahannya untuk diisukan melanggar hukum.
"Jadi bukan hanya soal suka tidak suka, bukan hanya soal dukungan, tetapi soal variabel lain seperti faktor x, misalkan dia ada persoalan hukum," ucap Ujang.
Dia mencontohkan kasus yang menjerat kandidat calon wakil gubernur (cawagub) DKI Sylviana Murni yang berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Pengamat Sebut Anies Segera Gabung Partai, Tak Selamanya Bisa Independen!
Saat maju menjadi kandidat, Sylvi berulang kali dipanggil pihak kepolisian karena isu korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.
"Katakan AHY dengan Silvy, Sylviana Murni itu dituduh habis-habisan korupsi, korupsi dana masjid oleh kepolisian, sampai hari ini enggak ada faktanya," ujar dia.
"Sampai saat ini Sylviana Murni jadi anggota DPD enggak ada yang terbukti," kata Ujang.
Editor : Pahlevi
