Optika.id - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengaku optimis dengan target penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024 nanti bisa dicapai. Dia berkcana dari rekam data selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan penurunan jumlah balita kena stunting.
Baca Juga: GAPPRI Tak Setuju Rokok Sebabkan Stunting
"Setelah tidak pandemi, kita mampu menurunkan hampir 3 persen. Nah, harapannya, kalau sekarang 21%, pada 2023 akhir itu mendekati 18%. Kalau tercapai 18%, maka di tahun 2024 akhir bisa mendekati 14%," ujar Hasto dalam keterangannya, Rabu (15/3/2023).
Target tersebut diklaim Hasto bisa dikebut lantaran pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting secara Holistik, Integratif, dan Berkualitas melalui serangkaian koordinasi, sinergi serta sinkronisasi antara pemangku jabatan dan kepentingan. Perpres tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada Agustus 2021 lalu dan mulai dijalankan oleh berbagai instansi pemerintahan sejak diberlakukan.
Hasto juga memantau bahwa komitmen kepala daerah beserta mitra di luar kepala daerah cukup besar dalam upaya menurunkan stunting di tingkat kabupaten. Sementara itu, upaya lain juga dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membuat aturan untuk membangun sistem baru agar akun-akun perencanaan anggaran bertemakan stunting bisa terisi secara optimal.
"Apabila RPJMD ini tidak ada program stunting, RPJMD tidak disetujui," kata Hasto.
Tak hanya pemerintah daerah dan Kemendagri saja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) juga turut bergerak. Misalnya, Kemendes memiliki regulasi untuk penggunaan dana desa agar angka stunting bisa turun.
Sementara di Kemen PUPR terjadi beberapa program pembangunan jamban dan sanitasi agar risiko stunting bisa turun. Hasto menyebut jika BKKBN sudah bekerja sama juga dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar bantuan pangan ke desa rawan pangan yang kesulitan akses pangan bisa teralokasi.
Baca Juga: Upaya Menurunkan Stunting, dari Perubahan Perilaku Hingga Pengisian Aplikasi
Tak hanya itu, BKKBN juga bekerja sama dengan Kemenkes untuk melakukan pemutakhiran data anak kena stunting. Data itu digunakan untuk mendorong masyarakat lebih aktif datang ke posyandu dan memantau kesehatan dan gizi anak-anak mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasalnya, salah satu kendala besar yang menghambat penurunan stunting yakni terkait pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil dan bayi. Terutama bayi dibawah usia 1000 hari atau 2 tahun yang memerlukan gizi yang cukup. Lebih lanjut, beberapa daerah di Indonesia juga ternyata tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggelar program pemenuhan nutrisi bayi usia 2 tahun.
Sementara itu, menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa Kemenkes memiliki 10 program yang dibagi menjadi 3 kluster untuk menurunkan angka stunting ini.
Progam dua kluster pertama, ujar Nadia, digelar sebelum bayi lahir. Pasalnya program tersebut menyasar ke ibu hamil dan calon pengantin. Sementara kluster selanjutnya dilakukan setelah bayi lahir.
Baca Juga: BRIN Jelaskan Penanganan Stunting Secara Efektif
Adapun upaya untuk calon pengantin dan ibu hamil, Kemenkes mempunyai program seperti pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan anemia, dan pemberian makanan tambahan yang sehat bagi ibu hamil.
Adapun untuk bayi yang telah lahir, Kemenkes punya program untuk memantau tumbuh kembang anak dan perkembangan panjang badan. Disusul pembeiran makanan tambahan yang seimbang seperti pemberian protein hewani bagi bayi di bawah usia dua tahun.
"Lalu,merujukbalita yang memiliki masalah gizi ke puskesmas dan peningkatan cakupan perluasan jenis imunisasi," kata Nadia ketika dikonfirmasi, Rabu (15/3/2023).
Editor : Pahlevi
