Optika.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencurigai adanya agenda yang terselubung di balik imbauan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para pejabat untuk berbuka puasa bersama (bukber) di lingkungan kementerian dan lembaga terkait. Alasan presiden memberi imbauan tersebut yakni Indonesia sedang menghadapi masa transisi pandemic Covid-19.
Baca Juga: Warga Jakarta Menyatakan Siap Tinggalkan PKS Usai Tak Jadi Dukung Anies
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil yang mencurigai kaitan pelarangan bukber serta agenda politis Pilpres 2024.
"Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikuatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," kata Nasir dalam keterangannya, Jumat (24/3/2023).
Tak hanya itu, dirinya juga mengklaim jika saat ini Indonesia sudah terbebas dari pandemi Covid-19 dan kasusnya pun sudah melandai. Dengan demikian, seharusnya presiden tak perlu khawatir apalagi sudah mulai menerapkan melepaskan masker di ruang publik. Pun, dalam agenda maupun kegiatan lainnya Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian pun sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan ini.
Sementara itu, dirinya juga mengamati bahwa para pejabat sudah sangat sedikit yang mengenakan masker ketika ada agenda rapat-rapat di DPR. Maka dari itu, Nasir mencurigai bahwa ada motif lain yang terselubung di balik larangan bukber pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga, apalagi mendekati tahun politik yang kian menghangat.
Baca Juga: PKS Ungkap Alasan Pilih Suswono Jadi Cawagub RK di Pilgub Jakarta
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Larangan buka puasa bersama bagi pejabat, imbuh Nasir, adalah hal yang sangat kontras dengan gelaran pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat kementerian/lembaga terkait. Bahkan, Nasir menyinggung pesta perkawinan anak Jokowi di Solo yang mengundang banyak tamu undangan tanpa protokol kesehatan yang ketat.
"Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan orisinil ide Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," ucap Nasir.
Baca Juga: Survei SMRC: Pemilih PKB, NasDem dan PKS Pilih Anies Jika Bersanding dengan RK
Maka dari itu, dirinya mendesak agar Presiden Jokowi segera mencabut larangan yang tidak rasional tersebut lantaran momentum Ramadan merupakan bulan yang penuh kegembiraan serta kesempatan bagi para pejabat untuk menyambung tali silaturahmi dan bisa berbuka puasa bersama dengan masyarakat yang hanya bisa terjadi setahun sekali itu.
"Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau," pungkasnya.
Editor : Pahlevi
