Optika.id - Kondisi politik tahun 2023 ini sudah bisa menggambarkan kondisi Pemilu 2024 nanti. Apabila tahun ini gejolak politik mengarah ke hal-hal yang negatif dan panas, maka tahun 2024 nanti akan berdampak negatif pula.
Baca Juga: Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!
Hal tersebut dikatakan oleh Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro dalam diskusi daring yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (30/3/2023).
"Jadi, artinya pra kondisi politik 2023 yang terbang sekarang ini akan berlanjut sampai Pemilu 2024," ucap Siti, Kamis (30/3/2023).
Maka dari itu dirinya mengingatkan agar semua pihak di tahun ini selalu berhati-hati agar di tahun 2024 nanti situasi bisa semakin kondusif. Pasalnya, apabila banyak hoaks atau rumor dan fitnah yang terbangun di tahun ini, maka hal serupa juga akan terjadi di tahun 2024 yang mengakibatkan polarisasi di tengah masyarakat.
"Maka akan berdampak sangat negatif terhadap kualitas pemilu kita. Ini yang harus dicegah sejak awal gitu. Jangan sampai kecolongan kita," tutur Siti.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Sementara itu, dalam laman resminya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut bahwa pihaknya telah menangani sebanyak 1.321 konten hoaks yang berkaitan dengan politik hingga 4 Januari 2023 lalu. Hal tersebut dilakukan oleh Kominfo sebagai upaya untuk menjaga ruang publik menjelang Pemilu 2024 dan agar Pemilu 2019 yang menyebabkan polarisasi di masyarakat hingga kini tidak terbawa ke Pemilu nanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun urgensi penanganan hoaks ini didasari oleh momentum pemilu yang menjadi puncak demokrasi bagi bangsa Indonesia.
Di sisi lain, yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah yakni tingginya ekspektasi dari masyarakat itu sendiri. Pasalnya, momentum pesta demokrasi lima tahunan tersebut menimbulkan ekspektasi yang besar dari rakyat yang mengharapkan adanya perubahan.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Akan tetapi jika hal tersebut gagal dicermati oleh pihak-pihak terkait sehingga terjadi penyimpangan dalam proses Pemilu 2024, maka masyarakat bisa saja berbuat diluar batas dan di luar rambu hukum sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sengketa pemilu, konflik, kerusuhan, hingga kekerasan. Tentunya, situasi sedemikian rupa merupakan situasi yang tidak ideal di tengah kondisi penegakan hukum Indonesia yang sedang berbenah.
"Dalam kondisi seperti itu tentunya tahapan pemilu menuju 2024 itu ternyata juga harus menghadapi satu tantangan yang tidak ringan," kata Siti.
Editor : Pahlevi
