Pengamat: Prabowo Berpotensi Besar Jadi Capres Koalisi Kebangsaan

Optika.id Pertemuan calon presiden Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) menghasilkan komitmen memperkuat kebersamaan sebagai jalan tengah untuk terus memajukan Indonesia. Prabowo menyebut, kontestasi Pilpres 2024 harus tetap mengedepankan semangat persatuan, bukan saling menjatuhkan.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin turut berpendapat terkait hal tersebut. Dia mengatakan elektabilitas calon presiden dan besarnya kursi partai di parlemen bisa menjadi alat tawar untuk mengusung lokomotif Koalisi Kebangsaan.

"Sampai saat ini, merujuk beberapa hasil survei, tiga sosok dengan elektabilitas paling tinggi adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Anies sudah barang tentu tidak mungkin memimpin Koalisi Kebangsaan, karena ia sudah diusung koalisi lain," kata Ujang pada Optika.id, Minggu (9/4/2023).

Sedangkan Ganjar, menurut Ujang, berhasil membuat Presiden Joko Widodo tidak bahagia setelah menolak Israel jadi peserta Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia.

Elektabilitas capres dan jumlah kursi di parlemen bisa jadi bargaining. Konteksnya penerimaan partai lain seperti apa. Prabowo bisa menjadi leader, tapi kalau pun bukan dia, Prabowo akan tetap jadi capres, ujar Ujang.

Ujang mengatakan, sosok itu mengerucut setelah terlihat PDI-P tidak diajak dalam isu koalisi besar yang terbentuk saat presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan lima ketua umum partai, yaitu Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.

Sosok Ganjar dinilai akan diamankan PDI-P yang bisa mengusung capres tanpa harus berkoalisi. Namun, menurut Ujang, bukan hal tersebut yang paling menarik dari wacana koalisi besar.

"Yang menarik adalah koalisi besar harus kerja keras mencari sosok cawapresnya siapa, apakah Airlangga, Erick Thohir atau Khofifah atau pihak luar," katanya.

"Jadi tantangan yang mungkin dari koalisi besar yaitu siapa cawapresnya," imbuhnya.

Menurut Ujang, cawapres yang diusung koalisi besar harus memiliki elektabilitas yang tinggi, baik dari dalam koalisi atau dari luar koalisi.

"Yang penting bisa memberikan efek kemenangan. Kalau soal dana mereka sudah banyak. Kalau kekuasaan sudah didukung Jokowi, tapi untuk cawapres mereka harus milih yang bisa bertanding lawan politik koalisi perubahan maupun PDI-P," katanya.

Prabowo Pantas Pimpin Koalisi Kebangsaan

Hal senada dikatakan pengamat politik Muhammad Qodari. Dia menilai Prabowo Subianto paling pantas menjadi pemimpin Koalisi Kebangsaan. Penilaian itu setidaknya berdasarkan dua pertimbangan.

Pertama, Prabowo sudah pasti maju sebagai calon presiden. Elektabilitasnya sangat tinggi dibandingkan figur lain di partai yang berpotensi bergabung dalam Koalisi Kebangsaan. Kedua, perolehan suara Gerindra pada Pemilu 2019 paling tinggi di antara partai lain yang berpotensi ada di Koalisi Kebangsaan.

Karena itu, menurut saya, tokoh sentra atau motor dari koalisi tersebut memang sebaiknya Prabowo Subianto, karena Prabowo adalah capres yang paling populer. Capres paling populer jadi magnet bagi partai lain untuk bergabung dengannya, kata Qodari, Minggu (9/4/2023).

Diketahui, petinggi partai politik terus berdatangan memberikan dukungan kepada Prabowo. Setelah pertemuan PAN, Golkar, Gerindra, PPP, dan PKB bersama Presiden Jokowi yang dikemas dalam buka puasa bersama, Ketua DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua DPP PBB Yusril Ihza Mahendra juga menemui Prabowo membahas kerja sama politik.

Jokowi Sebut 'Cocok'

Sebelumnya, Presiden Jokowi langsung melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

Adapun KIB merupakan gabungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara KIR bentukan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik, ujar Jokowi usai acara Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur terkait penggabungan koalisi.

Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja, kata Jokowi.

Prabowo Belum Jawab

Sementara itu, Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR.

Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens, katanya.

Prabowo juga mengatakan, menjelang tahun 2024, pimpinan partai akan lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, bertukar pandangan mencari format terbaik untuk bangsa dan rakyat. Sebelumnya, Prabowo dan pimpinan DPP Gerindra sudah bertemu pengurus DPP Perindo dan PBB.

Jadi kami akan terus bertemu. Kami akan mencari format supaya rakyat tenang, kita semua sejuk, dan menjadi jalan tengah. Tidak usah jor-joran kalau bersaing, kata Prabowo usai pertemuan dengan pimpinan DPP PAN di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (8/4/2023).

Prabowo menegaskan, Indonesia negara dengan luas wilayah dan potensi sangat besar. Untuk itu, bangsa ini harus diurus dengan jiwa kebersamaan dan kekeluargaan. Apapun perbedaan dan persaingan yang keras, dengan jiwa persatuan tidak ada satu yang harus menang, tapi semua harus menang, tegas Prabowo.

Dalam kesempatan ini, Prabowo sempat mengenang perjuangan bersama PAN dalam kontestasi Pilpres 2024. Pasalnya, PAN dan Gerindra pernah berkoalisi di dua ajang Pilpres. Yakni 2014 dan 2019.

"Saya sangat gembira karena pak Zul ini dan kawan-kawan PAN, sahabat lama, dan kalau kita flashback nampaknya mereka sudah sangat mengenal Kertanegara 4 ini. Jadi sudah dulu kita 10 tahun ya pak kita bersama, Insya Allah kita terus untuk kebaikan bangsa dan rakyat," ucap Prabowo.