Optika.id - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menyoroti soal ramai wacana pembentukan koalisi besar istana.
Baca Juga: Perihal Hak Angket, Tokoh Muhammadiyah Ini Ingin Semua Jelas
Wacana koalisi besar dalam kontestasi Pilpres 2024 disinyalir untuk melawan Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Jika koalisi besar terwujud praktis hanya akan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menurutnya, jika hanya ada dua paslon capres-cawapres maka pilpres akan berjalan lebih cepat. Hal itu tentunya menjadi keuntungan bagi negara karena dapat menghemat anggaran.
"Pasangan calon yang diusung berpeluang hanya akan diikuti dua capres dan cawapres. Karena hanya diikuti dua pasangan calon maka Pilpres 2024 nanti cukup satu putaran," kata Jamiluddin, Selasa (11/4/2023).
Baca Juga: Respon PDIP Tentang Hak Angket Kecurangan Pemilu, Jangan Khawatir!
Bahkan, tanpa melibatkan PDI Perjuangan pun koalisi besar bisa terwujud. Pasalnya, jika PDIP ikut bergabung maka peluang para ketum parpol seperti Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan untuk menjadi capres atau cawapres bakal tertutup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Pastinya PDIP tidak akan mudah ikut ke dalam koalisi besar tanpa ada jaminan mengisi capres. Tentu ini akan menyulitkan peluang ketua umum parpol lain yang memiliki elektabilitas tinggi," ujarnya.
Baca Juga: Pendukung Ganjar di Lampung Ubah Haluan Dukung Amin, Ini Alasannya
Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini berpendapat dua paslon capres-cawapres justru tidak akan memberikan pilihan alternatif bagi masyarakat. Ia khawatir terjadi polarisasi di tengah masyarakat jika hanya dua paslon di Pilpres 2024 nanti.
"Khawatirnya itu nanti kembali menghidupkan keterbelahan di kalangan masyarakat seperti pada pilpres sebelumnya. Karena jika hanya dua pasangan calon peluang terjadinya kesenjangan para pendukung bisa semakin kuat," tandasnya.
Editor : Pahlevi
