Optika.id - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menjelaskan mengenai seriusnya dampak money politic alias politik uang terhadap warga negara dan negara itu sendiri.
Baca Juga: Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!
Menurutnya, praktik politik uang ini hanya akan memunculkan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh anggota legislatif yang peduli pada kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Bukannya masyarakat yang telah memilihnya.
Tidak jarang mereka rela melakukan berbagai macam kecurangan seperti gratifikasi, suap, bahkan korupsi hanya agar uang yang mereka keluarkan untuk politik uang semasa kampanye balik modal ke mereka.
Bisa dikatakanmoney politicini sebagai induk dari berbagai korupsi, karena dia akan menjalar ke mana-mana, makanya ini yang harus dihindari oleh politisi dan masyarakat, kata Pahala dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).
Di sisi lain dia mengingatkan bahwa tidak semua uang yang digunakan dalam praktik politik uang merupakan milik pribadi. Ada kemungkinan bahwa uang yang digunakan berasal dari pihak lain yang memiliki tujuan-tujuan tertentu sehingga bisa mengintervensi apabila calon legislatif tersebut terpilih dan mereka meminta imbalan.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Dirinya memberi contoh bahwa mendekati tahun politik dan pemilihan, pihaknya sering menemukan adanya sponsor dari kontraktor atau pengusaha. Sponsor tersebut memberikan uangnya agar bisa mendapatkan proyek atau dimudahkan perizinan usahanya apabila orang yang disponsorinya menang dalam Pemilu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada akhirnya akan muncul potensi korupsi dalam sponsor kampanye tersebut. Kerjanya, apabila ada lelang proyek di suatu daerah anggota legislatif yang terpilih akan memenangkan pihak yang mendukungnya. Perizinan dari usaha pihak atau proyek tersebut akan dipermudah walau ada praktik lancung di dalamnya.
Makanya, kami tegaskan dan kami himbau agarmoney politicini bisa dihindari semaksimal mungkin, karena hanya akan menciptakan pemerintahan yang korup, ucap Pahala.
Baca Juga: KPK Seharusnya Tak Periksa Kaesang, Tetapi Juga Selidiki!
Karena dampak dari politik uang ini merusak, maka dari itu pihaknya gencar dalam melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi ke masyarakat soal money politic sejak tahun 2022 silam. Pihaknya juga mengimbau agar partai politik beserta anggotanya tidak melakukan praktik usang tersebut selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung.
Menjelang Pemilu 2024 yang sudah di depan mata, KPK berharap agar masyarakat semakin melek dengan praktik money politic ini sehingga bisa menolak hal tersebut. Harapannya, agar pihak yang terpilih dalam Pemilu 2024 merupakan pihak yang berangkat murni dari hati nurani masyarakat.
Editor : Pahlevi
