Ekonom: Pembangunan IKN Akan Jadi Beban APBN, Jadi Masalah Serius Presiden Selanjutnya!

Optika.id - Siapapun presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 akan menghadapi tantangan besar terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang tidak diminati oleh investor, sehingga biaya pembangunannya akan menjadi beban bagi APBN.

Baca Juga: Media Singapura: Investor untuk IKN Ragu Karena Masih Ada Sengketa Pemilu

Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari Narasi Institute, menjelaskan bahwa sebesar Rp29 triliun dari uang negara telah dialokasikan untuk pembangunan IKN Nusantara selama 2 tahun.

"Jumlah tersebut terdiri dari APBN 2022 sebesar Rp5,1 triliun dan APBN 2023 sebesar Rp23,9 triliun. Totalnya mencapai Rp29 triliun," katanya, Kamis (25/5/2023).

Jika proyek IKN Nusantara yang memiliki nilai investasi sebesar Rp466 triliun masih dibiayai oleh APBN pada tahun depan, hal tersebut akan menjadi masalah serius bagi presiden berikutnya. Hal ini akan membuat beban APBN semakin berat dan mengancam terjadinya defisit yang lebih besar. Pemerintah terpaksa harus mencari pendanaan baru melalui utang. Hingga 31 Maret 2023, utang pemerintah Jokowi telah mencapai Rp7.879,07 triliun.

Menurut Nur Hidayat, kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari minimnya minat investor untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Terlebih lagi, proyek ini menjadi fokus utama Presiden Jokowi. "Jika hingga akhir 2023 belum ada realisasi dari investor, sebaiknya APBN 2024 tidak perlu lagi dialokasikan untuk IKN," ujarnya.

Sayangnya, dana sebesar Rp29 triliun yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk IKN Nusantara selama dua tahun setara dengan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun.

Jelas bahwa program PKH yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak kalah pentingnya dengan proyek mega IKN Nusantara. Bahkan, program PKH dapat lebih penting karena berhubungan dengan nasib 10 juta keluarga atau setara dengan 40 juta penduduk Indonesia.

"Sangat disayangkan bahwa dana sebesar Rp29 triliun yang telah dikeluarkan negara untuk IKN Nusantara belum menghasilkan apa pun. Berbeda dengan program PKH yang manfaatnya sudah jelas bagi 10 juta keluarga Indonesia. Jika Rp28 triliun ditambahkan untuk PKH, semakin banyak rakyat Indonesia yang mendapat bantuan," paparnya.

Penggunaan APBN untuk membiayai IKN Nusantara diperkirakan mencapai total Rp89,4 triliun. Sisanya akan berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan swasta sebesar Rp253,4 triliun, serta BUMN dan BUMD sebesar Rp123,2 triliun. Total keseluruhannya mencapai Rp466 triliun.

Namun, menurut Nur Hidayat, setelah dua tahun berlalu, pembiayaan melalui KPBU dengan swasta masih belum ada perkembangan signifikan. Hal yang sama juga terjadi pada skema pembiayaan melalui BUMN dan BUMD. "Padahal, saat groundbreaking pada Agustus 2022, Presiden Jokowi menyatakan bahwa investor IKN sudah antri," katanya.

Jika tidak ada investor yang berinvestasi di IKN Nusantara hingga akhir 2023, Nur Hidayat menyarankan agar APBN 2024 difokuskan pada penguatan program pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, dan mitigasi penurunan daya beli masyarakat yang terdampak resesi global 2023, daripada membiayai IKN Nusantara.

Baca Juga: Terungkap! Kubu yang Paling Banyak Menawarkan Serangan Fajar ke Pemilih: Paslon 2 dan 3

Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang mengungkapkan bahwa belum ada investasi yang terealisasi di IKN Nusantara, adalah pernyataan yang jujur dan patut diapresiasi.

Hingga saat ini, investor hanya mengaku-aku tertarik untuk membangun bisnis di IKN Nusantara. Mereka hanya mengajukan Letter of Intent (LoI) yang masih belum konkrit. Ini seolah-olah hanya tanda cek kosong.

"Belum ada investasi yang terealisasi. Saat ini yang dikerjakan masih menggunakan APBN," kata Menteri Basuki pada 2 Mei 2023.

Salah satu alasan belum masuknya investor ke IKN Nusantara, menurut Menteri Basuki, adalah terkait dengan aturan teknis pembelian tanah yang belum selesai. Terutama terkait prosedur pembelian tanah di IKN Nusantara.

"Misalnya, jika seorang investor ingin membangun rumah sakit di lahan seluas 5 hektar, bagaimana proses pembelian tanahnya?" ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki berharap bahwa Badan Otoritas IKN Nusantara segera menyelesaikan aturan pembelian tanah. "Mereka sedang menyelesaikan SOP-nya," lanjutnya.

Baca Juga: Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024 Ditunda, Kenapa?

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, para pengusaha masih menunggu dan melihat situasi sebelum berinvestasi di IKN Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pengusaha memiliki banyak pertanyaan terkait masalah keamanan siber, masalah kepemilikan tanah, insentif apa yang diberikan, atau masalah keberlanjutan pasokan listrik. Ini adalah pembangunan kota baru," kata Arsjad di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/5/2023).

Arsjad membandingkan hubungan antara pengusaha dan pemerintah saat ini seperti dalam tahap pacaran. Mereka belum secara resmi menjadi pasangan karena belum ada investasi yang dilakukan di IKN Nusantara.

Tentu saja, para pengusaha atau investor tidak akan terburu-buru dalam berinvestasi. Setidaknya ada tiga faktor yang dipertimbangkan, yaitu kepastian hukum, kepastian politik, dan kalkulasi ekonomi.

Mungkin dari tiga aspek tersebut, para investor menganggap bahwa belum saat yang tepat untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Jika situasinya tetap seperti ini, maka "tahap pacaran" akan berlangsung lama bahkan mungkin tidak akan berlanjut ke pernikahan. Para investor lebih cenderung mengalihkan dana mereka ke bisnis lain yang dianggap lebih aman dan menjanjikan untung.

Editor : Pahlevi