Optika.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dengan tegas menolak adanya politik identitas dalam Pemilu 2024. Terutama politik identitas yang menggunakan nama Nahdlatul Ulama (NU).
Baca Juga: Gus Yahya Ungkap Pengalamannya di Pemilu 2014 dan 2019, Penuh dengan Politik Identitas!
"Saya sering mengatakan bahwa kita tidak ingin ada politik yang didasarkan pada identitas Islam. Bahkan kita tidak ingin ada politik yang didasarkan pada identitas NU," ujar Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/5/2023).
Gus Yahya menilai politik identitas berbahaya karena berpotensi memecah belah masyarakat.
"Kami berpendapat bahwa politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan karena hal itu akan mendorong perpecahan di masyarakat," tuturnya.
Selain itu, ia juga menilai praktik politik identitas pada akhirnya hanya akan menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, PBNU mendorong adanya upaya politik yang lebih rasional daripada politik identitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Kami mendukung pendekatan yang lebih rasional dengan mengutamakan identitas yang lebih mendasar tanpa adanya kompetisi yang lebih rasional, yang melibatkan visi yang lebih besar dan tawaran agenda yang dapat dibandingkan antar pesaing," jelas Gus Yahya.
Baca Juga: Gus Yahya Ucapkan Selamat Datang Ramadhan 1444 Hijriah
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai politik identitas akan menyebabkan polarisasi di masyarakat saat musim politik. "Karena politik identitas bergantung pada hal tersebut, sering terjadi politisasi sentimen berdasarkan agama, ras, suku, golongan yang pada akhirnya membawa pada polarisasi," ujar Haedar.
Dia berharap para calon yang berkompetisi dalam Pemilu 2023 tidak menggunakan politik identitas untuk mendapatkan dukungan. "Mari kita bersaing dengan mengutamakan politik yang objektif, rasional, dan berada dalam koridor demokrasi," katanya.
Editor : Pahlevi
