Optika.id - Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Wahyu Widada dalam Rapat Bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta membeberkan tiga tahap yang dilakukan oleh pihaknya dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Pertama yakni melaksanakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) setiap tahapan pemilu.
Lalu, kedua adalah melakukan indeks potensi kerawanan pemilu (IPKP) dalam rangka operasi kegiatannya. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya tersebut diketahui berbeda antara Polri dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
"Pendekatan kami adalah untuk potensi gangguan kamtibnas yang akan muncul seperti apa," katanya, Selasa (20/6/2023).
Wahyu menilai bahwa pendekatan pengamanan yang dilakukan oleh Polri lebih berorientasi kepada pemetaan potensi gangguan kamtibmas sehingga upaya tersebut membuat pihaknya dapat memberikan masukan maupun saran yang dibutuhkan kepada pimpinan. Tujuannya agar pimpinan bisa menyusun rencana operasi yang bisa mengamankan jalannya Pemilu 2024 dengan baik.
Dirinya mengklaim sejak Februari 2023 silam Polri sudah melakukan serangkaian pemetaan wilayah potensi rawan pemilu. Dalam pemetaan tersebut, Papua dan Jawa Timur dinobatkan menjadi lokasi paling rawan mengganggu ketertiban saat Pemilu 2024.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kendati demikian, Wahyu mengatakan bahwa kondisi tersebut masih bisa berubah dan sifatnya dinamis apalagi Pemilu masih berlangsung tahun depan. Dalam proses pemetaan wilayah rawan tersebut, Polri masih menggunakan alat ukur yang sama seperti dipakai pada Pemilu 2019 lalu.
"Tahap ketiga belum dilaksanakan karena nanti akan dilaksanakan pada Oktober 2023," ucap Wahyu.
Dirinya menambahkan bahwa dalam proses tersebut, Polri akan menjalin bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilu yang lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Di sisi lain, Polri akan melakukan upaya lain seperti cooling system dengan melibatkan segenap tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat agar bersama-sama mendukung pemilu yang kondusif.
"Termasuk,memonitoring media sosial terkait isu-isu hoaks, ujaran kebencian, dan melaksanakan deteksi aksi intelijen sebagai bentuk antisipasi mereduksi isu-isu agar tidak menyebar sehingga tidak terjadi polarisasi masyarakat," jelasnya.
Editor : Pahlevi
