Optika.id - PDI Perjuangan (PDIP) menolak pandangan bahwa Presiden Jokowi membangun dinasti politik karena anak dan menantunya menjabat sebagai pejabat publik. Menurut PDIP, hal tersebut bukanlah bentuk dinasti politik karena mereka semua berasal dari satu partai.
Baca Juga: Ini Kata PDIP Soal Pelegalan Politik Uang di Pemilu
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, berpendapat bahwa tuduhan dinasti politik lebih tepat ditujukan kepada keluarga yang terlibat dalam politik tetapi berasal dari partai yang berbeda. Sebagai partai yang berbasis kader, PDIP tidak mengenal konsep dinasti politik.
"Dinasti politik terjadi ketika ada anggota keluarga yang berada di partai A, anggota lainnya di partai B, dan saudaranya di partai C yang membentuk satu dinasti. Hal ini tidak terjadi di PDIP. Dalam satu keluarga, harus ada dalam satu partai," ungkap Djarot di Kompleks Parlemen pada Selasa (4/7/2023).
Djarot menyatakan bahwa meskipun PDIP merupakan partai yang terbuka, bukan berarti seseorang bisa bergabung menjadi kader dengan mudah tanpa menjalani proses kaderisasi.
Baca Juga: PDIP Tugaskan Ganjar untuk Pemenangan Pilkada Serentak
Hal ini juga berlaku bagi Jokowi, anak-anaknya, dan menantunya yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah. Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo, sedangkan Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Siapa pun yang masuk ke PDI Perjuangan dipersilakan, tetapi harus melalui proses, proses pendidikan politik, proses kaderisasi bagi siapa pun itu," ucapnya.
Baca Juga: Sampai Kini, PDIP Masih Belum Tentukan Posisi Pemerintahan
Djarot juga menyebut bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga menerapkan sistem kaderisasi kepada anggota keluarga. Puan Maharani, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP dan Ketua DPR, juga mengikuti proses kaderisasi.
"Mas Bobby, Mas Gibran juga melewati proses yang sama, bukan dengan cara instan seperti itu. Sama halnya dengan Mbak Puan, sejak SMA pun dia sudah ikut kaderisasi," jelasnya.
Editor : Pahlevi
