Optika.id - Pondok pesantren Al Zaytun saat ini menjadi perhatian publik karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), bahkan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membekukan pesantren tersebut. Namun, hingga saat ini usulan tersebut masih sedang dipertimbangkan.
Baca Juga: PDIP Tolak Sirekap dan Penundaan Rekapitulasi Pemilu 2024, Minta Audit Forensik KPU
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah masih menampung usulan Ridwan Kamil. Menurutnya, usulan tersebut akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk mengambil tindakan terhadap pesantren tersebut.
"Kami akan menampung terlebih dahulu. Ini masukan yang baik karena beliau mengetahui situasi di daerah. Beliau mengetahui situasi di lapangan Jawa Barat," ujarnya setelah melaporkan penanganan polemik Al Zaytun kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada hari Selasa (4/7/2023).
Namun sayangnya, hingga saat ini pemerintah pusat masih belum memberikan kabar mengenai tindakan terhadap Al Zaytun. Mahfud MD juga menegaskan bahwa belum ada opsi untuk menutup pesantren tersebut.
Baca Juga: Jokowi Pasang Muka Badak Libas Suara Ganjar-Mahfud di Kandang Banteng
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Belum ada keputusan seperti itu. Kami (pemerintah) belum sampai pada tahap tersebut. Sudah ada diskusi mengenai hal ini, tetapi kami belum memutuskan hal semacam itu," katanya.
Menurut Mahfud MD, pemerintah pusat harus berpikir secara menyeluruh. Ia khawatir jika pesantren ditutup, hal itu akan memiliki dampak yang luas.
Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Curiga Ada Kecurangan di Quick Count Pilpres 2024
"Tapi kita harus melihat secara komprehensif. Bagaimana dengan daerah lain? Jangan sampai satu tempat ditutup, sementara daerah lain tidak. Kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas, seperti melihat dari atas helikopter dan melihat situasi di seluruh Indonesia," ujarnya.
Editor : Pahlevi
