Optika.id - Ramai kabar yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang membangun dinasti politik setelah beberapa keluarganya mengisi jabatan-jabatan strategis, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai hal tersebut adalah tidak benar.
Baca Juga: PDIP Tegaskan Tak Kekurangan Stok Pemimpin untuk Pilkada Jawa Tengah
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membeberkan bahwa putra Jokowi yang saat ini menjabat sebagai walikota di Surakarta dan Medan itu masih satu partai dengannya yakni PDI-P.
Argumentasi Djarot sendiri menyatakan bahwa dalam membangun dinasti politik itu harus berada di partai yang berbeda-beda.
Jabatan yang diperoleh oleh Gibran dan Bobby sebagai walikota Surakarta dan Medan sendiri melalui proses yang konstitusional yakni melewati proses pilkada.
Djarot juga mengungkapkan bahwa contoh yang dilakukan oleh Gibran dan Bobby sendiri sebagai bagian dari pendidikan politik.
"Mas Bobby, Mas Gibran itu melalui proses, tidak ujug-ujug kan gitu. Sama seperti Mbak Puan (Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani). Mbak Puan itu sejak SMA sudah ikut (pendidikan politik)," ujar Djarot dilansir dari Kompas, Selasa (4/7/2023).
Fenomena ini sendiri sebenarnya sudah umum terjadi di berbagai negara. Djarot sendiri menjelaskan bahwa hal ini juga terjadi di AS dan Singapura.
Baca Juga: Ini Kata PDIP Soal Pelegalan Politik Uang di Pemilu
Tanggapan Denny Indrayana Mengenai Dinasti Politik Jokowi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Denny Indrayana merespon isu ini melalui cuitan di laman Twitternya pada hari Senin (3/7/2023) dengan nama akun @dennyindrayana.
Ia mengunggah postingan dengan menampilkan gambar sampul Majalah Tempo edisi 3-9 Juli 2023 dengan judul "Ekspansi Politik Dinasti Jokowi."
Menurutnya ini bukan isu baru, namun merisaukan dan juga harus dengan masif digencarkan kepada publik.
Baca Juga: PDIP Tugaskan Ganjar untuk Pemenangan Pilkada Serentak
Ia juga berujar dalam postingannya bahwa ini bukan sekadar dinasti politik melainkan juga dinasti bisnis. "Kedua dinasti itu (dinasti politik dan bisnis) jelas-jelas merusak janji kampanye awal Jokowi untuk memberantas KKN. Faktanya, Korupsi Kolusi Nepotisme semakin Merajalela.
Denny berujar bahwa Jokowi justru menjadi sebuah contoh bagaimana manifestasi korupsi disuburkan, korupsi dan oligarki dibiarkan, dan nepotisme dikembangbiakka dengan masifnya ekspansi dari sang Anak dan Menantu.
Dalam lanjutan cuitannya, ia menyarankan Jokowi untuk "cawe-cawe" saja. Cawe-cawe dalam konteks melarang sang anak untuk bergabung ke politik, cawe-cawe menolak RUU KPK, cawe-cawe pembahasan RUU Perampasan Aset, serta cawe-cawe tidak membiarkan Moeldoko merampas Partai Demokrat, dan cawe-cawe untuk TIDAK cawe-cawe di pencapresan pada pilpres 2024.
Editor : Pahlevi
