Optika.id - Hasto Wardoyo selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia memaksimalkan skrining kesehatan calon ibu. Tujuan dari skrining tersebut adalah agar bayi yang dilahirkan tidak mengalami stunting atau kekerdilan.
Baca Juga: Upaya Menurunkan Stunting, dari Perubahan Perilaku Hingga Pengisian Aplikasi
Kalau kita mengejar anak yang stunting menjadi tidak stunting, keberhasilannya hanya 20%. Namun dengan mencegah lahirnya bayi stunting baru, melalui pencegahan dari hulu, maka keberhasilannya lebih dari 80%, papar Hasto dalam keterangannya yang dikutip Optika.id, Selasa (4/7/2023).
Peran pemda dalam persoalan ibu dan anak ini menurut Hasto harus dihadirkan. Misalnya dengan pemda yang mengecek bagaimana kondisi bayi yang lahir, berapa berat badannya dan panjang badannya. Kemudian, pemda harus tahu data berapa calon pengantin perempuan yang menderita anemia atau kekurangan darah. Pasalnya, perempuan yang terindikasi (anemia) berisiko melahirkan bayi stunting.
Maka dari itu, harus segera didampingi oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), ucap Hasto.
Dia juga mencontohkan, apabila kabupaten dengan jumlah penduduk 100 ribu jiwa, maka paling banyak akan ada ibu hamil sekitar dua ribu orang. Dalam sehari, rata-rata akan lahir sekitar enam bayi. Dan rata-rata yang akan menikah jumlahnya separuh yakni tiga calon pengantin.
Baca Juga: BRIN Jelaskan Penanganan Stunting Secara Efektif
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangan yang sama, Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan pun mengaku jika dirinya telah belajar banyak tentang cara-cara mencegah stunting di daerah. Salah satunya adalah melalui pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri dan dibagikan lewat dinas pendidikan setempat di sekolah-sekolah agar menggiatkan skrining anemia pada remaja yang bisa menyebabkan anak stunting.
Dia mengklaim jika selama ini Pemprov Sumsel telah melakukan berbagai upaya agar mengentaskan stunting. Salah satunya adalah memperkuat basis data dari kecamatan hingga kabupaten/kota. Tak hanya itu, Pemprov Sumsel turut menjalin kerja sama dengan berbagai sektor seperti Kantor Perwakilan BKKBN hingga BPKP agar bisa mengaudit kinerja dan keuangan.
Baca Juga: Jalan Buntu Pendidikan Seks yang Masih Jadi Topik Tabu
Di sisi lain, Pemprov Sumsel juga giat menghidupkan kembali posyandu yang dipandang sebagai garda terdepan serta memanfaatkan tenaga kesehatan (nakes) yang tersebar di desa-desa.
Tak hanya Pemprov Sumsel, Askolani selaku Bupati Banyuasin pun membeberkan langkah untuk penurunan stunting di wilayahnya. Yakni dengan memperluas edukasi terkait stunting. Tujuannya agar masyarakat memahami secara langsung pentingnya memenuhi gizi sejak masa kehamilan.
Editor : Pahlevi
