Optika.id - Praktik politik uang dalam pemilihan umum semakin menjadi-jadi dan menjadi sumber keprihatinan. Tidak hanya terjadi di kalangan pemilih, tetapi praktik yang tidak etis ini juga telah menjangkau penyelenggara pemilu. Demikian yang disampaikan oleh Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, dalam acara peluncuran kampanye "Hajar Serangan Fajar" yang diadakan di Gedung ACLC C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat sore (14/7/2023).
Baca Juga: Perpanjang Rekapitulasi, KPU Surabaya Ajukan Rekomendasi ke Bawaslu
Rahmat Bagja menyatakan bahwa Bawaslu terus melakukan upaya pencegahan politik uang dan serangan fajar, salah satunya dengan meluncurkan indeks kerawanan pemilu. Namun, menurut pengamatannya, praktik politik uang semakin meluas dan berkembang.
"Dari tahun 2019, praktik politik uang telah merambah ke penyelenggara pemilu," kata Rahmat Bagja di hadapan Ketua KPK RI, Firli Bahuri, serta sejumlah pejabat dan politisi yang hadir.
Meskipun tidak secara rinci menyebutkan penyelenggara pemilu yang dimaksud, Bawaslu RI memastikan bahwa mereka terus bekerja sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga lainnya untuk menjaga suara pemilih hingga akhir penghitungan.
Baca Juga: Bawaslu Tangani 46 Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Kami menjaga agar setiap suara yang ada di TPS tercatat hingga pada rekapitulasi penghitungan akhir di KPU. Suara yang masuk ke TPS harus dijaga," tambahnya.
Oleh karena itu, Bawaslu RI berharap KPU RI, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghitungan suara, bersikap transparan.
Baca Juga: Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024, Ini Dampaknya
"Kami mendorong KPU untuk melakukan penghitungan suara secara lebih baik dengan sejelas-jelasnya dan sebijaksana mungkin," tutupnya dalam acara yang dihadiri juga oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asyari.
Editor : Pahlevi
