Optika.id - Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bicara kritis terhadap beberapa proyek rezim Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah mega proyek food estate (FE) di Kalimantan yang telah membabat jutaan hektare hutan dianggap telah gagal.
Baca Juga: Oposisi Memang Berat Mas AHY, Demokrat Takkan Kuat, Biar Rakyat Saja
"Food estate, di mana ada jutaan hektare dibabat, terus gagal. Padahal sudah habis. Nah ini mau gimana? Sedangkan Kalimantan adalah paru-paru dunia," kata AHY di acara Fisipol Leadership Forum, UGM (Universitas Gadjah Mada), Sleman, dilansir CNN Indonesia, Kamis (20/7/2023).
Apa yang diuraikan AHY tampaknya beralasan. Sebab berbagai media dan keterangan Komisi IV DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) juga menyatakan mega proyek FE itu di tangan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Bahkan Komisi IV DPR menyebutkan secara vulgar bahwa mega proyek FE (lumbung pangan) banyak data palsu, dilansir CNBC Indonesia, Kamis (19/1/2023).
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, membela program yang dinilai gagal itu. Moeldoko menyatakan bahwa program itu memerlukan waktu untuk melihat manfaatnya dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri.
"Persoalan gagal itu tidak bisa di-judge dalam tempo yang dekat. Jadi belum bisa dikatakan gagal tapi perlu waktu," kata Moeldoko di The Westin Hotel, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Kontroversial mega proyek FE saat ini dibarengi dengan isu dugaan kerugian negara. Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menilai pembangunan FE di kawasan hutan dapat mengancam kelestarian lingkungan. Selain itu ada potensial merugikan negara. Pembangunan proyek FE tentu akan menggeser peran masyarakat yang selama ini mengandalkan hutan sebagai lahan pertanian dan berkebun. Hal itu potensial menimbulkan konflik antar warga, warga dengan pengusaha, dan dengan pemerintah, simpulan Walhi, dilansir Kompas.com, (16/11/2020), 13:12 WIB.
Dia khawatir pembangunan ini malah akan menimbulkan potensi konflik yang terjadi antara warga dengan pengusaha ataupun warga dengan pemerintah.
Simpulan AHY adalah tak boleh ada lagi undang-undang yang seolah memfasilitasi terjadinya kerusakan alam di saat dampak perubahan iklim makin tak terelakkan.
AHY: Politik itu Seni Kemungkinan
Setelah acara di Fisipol UGM tersebut, Kamis, (20/7/2023), masih di Yogyakarta, Ketum PD, AHY, bicara peluang koalisi antara partainya dan Gerindra saat petinggi kedua parpol tersebut bertemu, beritamalut.co, Kamis (20/7/2023).
Baca Juga: AHY: Sepak Bola Bukanlah Forum Untuk Bela Palestina
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
AHY katakan bahwa pertemuan Sekjen PD, Teuku Rieky Harsya, dan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, bertempat di Kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023) pukul 14.00 WIB, sudah lama direncanakan dan baru hari Kamis ini terealisir.
"Politik adalah seni yang bisa menyatakan semua itu bisa mungkin terjadi, tetapi saya meyakinkan bahwa Demokrat hari ini juga tetap serius untuk membangun koalisi perubahan," kata AHY di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dilansir republika.co.id, Kamis, (20/7/2023).
Namun demikian, AHY mengatakan bahwa Partai Demokrat tetap ingin membuka diri kepada partai mana pun. Ia mengapresiasi jika ada partai yang nantinya ikut bergabung ke dalam semangat perubahan.
"Begitu pula sebaliknya kita ingin mendengarkan pandangan-pandangan dari partai lain. Tapi yang jelas tadi pertemuan yang baik antar dua sekjen didampingi oleh sejumlah petinggi partai baik Gerindra dan Demokrat," urainya.
Menurut pengamat politik dari Fisip Universitas Brawijaya, Dr Abdul Aziz, SR, perkembangan parpol dalam konteks koalisi maupun oposisi mulai sampai pada tahap tidak saling mengunci, menutup diri. Mulai membuka diri untuk berdialog, berdiskusi, dan berkomunikasi.
Baca Juga: AHY Berpotensi Jadi Kuda Hitam Pada Pilpres 2024
"Pertemuan antara Puan dengan Anies Rasyid Basyedan, Ganjar dengan Anies saat di Makkah, dan saat ini Gerindra dan PD merupakan perkembangan yang menarik," urai Aziz kepada Optika.id lewat WhatsApp (WA), Kamis, 20/7/2023.
Pada sisi lain tampaknya peta Koalisi Perubahan dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) masih belum berubah. Bangunan itu masih ada. Masih terkunci satu sama lainnya.
"Hanya saja, di sisi lain, tampaknya perkembangan koalisi mulai sampai perkembangan kritis: saling mencari kepentingan masing-masing," urai Aziz mengakhiri tulisannya dalam WA.
Tulisan: Aribowo
Editor : Pahlevi
