Bicara Penegakan Hukum Indonesia, Anies Bicara Soal Debu, Apa itu?

Optika.id - Calon Presiden Anies Baswedan memenuhi undangan wawancara khusus dengan wartawan senior Karni Ilyas yang bertajukAnies Baswedan,Antara Hujatan dan Sanjungandi TvOne, Jumat malam, 28 Juli 2023. Anies hadir dengan kemeja putih dengan jas warna biru navy dan celana panjang berwarna abu.

Dalam sesi wawancara, pemilik nama asli Sukarni Ilyas menyoroti dinamika yang terjadi di dalam tubuh Partai Golkar pasca dikabarkan merapat dengan Anies Baswedan dari balik layar. Ia ingin menguji objektivitas Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 terkait penegakkan hukum yang diberlakukan dewasa ini.

Untuk diketahui, tahta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sedang goyang, baik melalui rencana Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) maupun kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Begini. Yang terkait dengan dinamika internal partai, sebaiknya saya tidak ikut berkomentar, Bang. Karena itu adalah sesuatu yang di luar wilayah kami patut untuk berkomentar. Kemudian yang terkait dengan proses hukum, politik, dalam perjalanannya, Bang, saya melihat demokrasi itu akan menjadi makin kuat apabilarule of lawitu juga berjalan dengan baik. Penegakkan hukum berjalan dengan baik. Penghormatan kepada aturan, regulasi itu berjalan dengan baik, jawab Anies.

Calon Presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menilai bahwa supremasi hukum mesti diletakkan pada marwah yang sebenarnya, tanpa dicemari dengan unsur politik. Sehingga, hukum tetap menjadi panglima, bukan politik. Sebab menurutnya tujuan penegakkan hukum adalah untuk menghadirkan rasa keadilan, bukan untuk tujuan kekuasaan.

Nah, kami melihat itu harus dikerjakan dengan atau tanpa ada urusan politik di dalamnya. Jadi, kalau memang di Indonesia kita masih melihat ada persoalan-persoalan hukum, ya itu harus diselesaikan. Kalau ada pelanggaran, ya harus ditindak. Kalau ada SOP yang salah, ya dikoreksi. Tapi jangan, itu dibiarkan yang kemudian menjadi alat politik di kemudian hari. Karena tujuan utama dari menegakkan hukum adalah menghadirkan rasa keadilan, bukan menegakkan hukum untuk tujuan-tujuan kekuasaan, jelasnya, dikutipOptika.idmelalui tayangan di TvOne.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mantan rektor Universitas Paramadina itu lalu menyoal model penegakkan hukum yang menjadi alat sandera untuk tujun politik. Nah, jadi saya melihat, Bang, persoalan penegakkan hukum, persoalanrule of law, itu harus jadi perhatian kita. Nah, sekarang kita sering menyaksikan fenomena itu. Lalu (masyarakat) awam bisa mengambil kesimpulan. Oh, bila langkah yang dilakukan itu tidak dikehendaki, maka terjadilah konsekuensi hukum. Bila langkah yang dikerjakan sesuai yang dikehendaki, tidak terjadi konsekuensi hukum, papar Anies.

Sebagai pemimpin sekaligus warga negara terdidik, Anies Baswedan ingin menjernihkan penegakkan hukum tanpa dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Jadi kami melihat ya objektif, memang ada kebutuhan untuk kita menghadirkanrule of law, kepastian hukum, tata kelola yang benar, dengan atau tanpa ada urusan politik, terangnya.

Dalam pantauanOptika.id, Anies Baswedan tampak cerdik menjawab ketika mendapat pertanyaan yang krusial dari Karni Ilyas ihwal realitas penegakkan hukum yang terjadi saat ini di Indonesia. Tapi apakah yang terjadi kebalikannya? tanyaPemimpin Redaksi News dan Sports TvOne.

Nanti kita akan lihat sesudah bulan-bulan, bahkan mungkin tahun ya, Bang, atas apa yang sedang kita lewati hari ini. Karena pada saat ini antara fakta kemudian rumor itu masih berkelindan. Jadi kita, ini fakta atau ini rumor, ya. Itu perlu waktu. Jadi kira-kira menunggu debunya agak turun sedikit. Nanti debunya turun baru kelihatan pemandangan yang sesungguhnya, ujar Anies.

Editor : Pahlevi