Optika.id - Bursa Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) terus bergulir. Banyak nama yang muncul ikut bertarung memperebutkan orang nomor dua di Republik ini. Mulai dari politisi, orang partai, pejabat negara, pengusaha, menteri hingga dari kalangan TNI dan Polri. Tak terkecuali tokoh Nahdlatul Ulama yang saat ini sedang naik daun bakal masuk dan ambil peran pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Kata Para Ahli Soal Peluang Khofifah, Risma dan Luluk di Pilgub Jatim
Koordinator Nasional Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FK-GMNU) Amsar A. Dulmanan mengatakan tiga nama tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang digadang-gadang masuk sebagai kandidat Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) hanya Khofifah Indar Parawansa yang menjadi penentu kemenangan siapa pun calon presidennnya.
Dari tiga nama yang muncul seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Yenny Wahid dan Khofiffah Indar Parawansa, hanya Khofifah yang punya suara real basis warga Nadhliyin. Khoffifah kunci penentu kemenangan Anies Baswedan jika Anies memilih Khofifah sebagai pendampingnya pada Pemilu 2024 mendatang, ujarnya kepadawartawan, di Jakarta, Jumat, (11/8/2023).
Amsar melanjutkan Khofifah Indar Parawansa memang tidak menduduki jabatan struktural di Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi jangan lupa dia adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU) yang anggotanya puluhan juta dan sebagian besar kader militan Gus Dur, termasuk Khofifah sendiri adalah kader Gus Dur. Garis NU nya sudah jelas, bukan cangkokan.Selain itu, Khofifah dua kali jadi Gubernur Jawa Timur, pernah Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan juga Anggota DPR RI.
Saya kira, Khofiffah Indar Parawansa pantas jadi Wakil Presiden kalau dilihatdari semua catatan dan bekal politiknya sudah lebih dari cukup. Sementara, Cak Imin dan Yenny Wahid,keduanya belum cukup kuat untuk mewakili suara Nadhlatul Ulama, ujarnya.
Mengenai Bakal Calon Wakil Presiden Anies Rasyid Baswedan yang hingga kini belum juga diumumkan oleh Anies Baswedan,menurut Amsar,bisa jadi diantara tiga partai pengusung mantan Gubernur DKI Jakarta dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) berisikan Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS, ketiganya belum selesai dari deal-deal politik di internal mereka sehingga saling tersandera satu sama lain.
Namun demikian, terlepas dari semuanya itu, lanjut Amsar, meskipun Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa calon pendampinya, namun secara bahasa tubuhsudah terlihat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semakin mesra beriring sejalan bersama Anies Baswedan dalam beberapa kegiatan belakangan ini.
Baca Juga: Pilkada Jatim Cetak Sejarah Baru, Tiga Srikandi Politik Bertarung Merebut Jatim I
AHY mendampingi Anies Baswedan di momen-momen tertentu di acara partai maupun acara relawan. Namun demikian, belum tentu juga AHY yang dipilih Anies untuk mendampinginya pada Pilpres 2024. Walaupun AHY sudah hampir mendekati persyaratan kriteria Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang sudah ditentukan oleh Anies danTim 8 Koalisi Perubahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dosen Sosiologi Politik Universitas Nahdlatul Ulama (UNUSIA) ini mengatakan hubungan mesra Anies-AHY bisa saja hanya sebatas di atas panggung. Bisa jadi malah orang lain yang sudah ada di kantong mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Selama belum terdaftar resmi di KPU sebagai capres dan cawapres, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Dan itu sah-sah saja.
Itulah risiko politik dan itu yang harus dijalankan atas kepentingan politik yang membangun koalisi bareng karena kurang kuota pencalonan presiden dan wakil presiden. Itu risiko politik dan itu yang harus dijalankan atas kepentingan yang terjadi, kata Amsar .
Sampai saat ini, Khofifah Indar Parawansa belum menentukan sikap. Dia menyebut akan meminta pendapat lebih dulu ke sejumlah tokoh dan ulama.
Baca Juga: Khofifah Ungkap UMKM Turut Kontribusi 59,18 Persen untuk PDRB Jatim
Saya bukan siapa-siapa. Saya akan sowan (berkunjung) minta pendapat dan nasihat para ulama, para kiai, ucapnya.
Khofifah juga menyebutkan bahwa dirinya adalah salah satu pengurus di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga terkait langkah-langkah kebijakan ke depan juga akan didiskusikan secara organisasi.
Langkah langkah yang terkait dengan kebijakan organisasi harus mendapatkan lampu hijau. Itu belum, jadi perlu konfirmasi dan klarifikasi, kata Mantan Menteri Sosial ini.
Editor : Pahlevi
