Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN: Koalisi Kawin Paksa?

Optika.id - Koalisi Gerindra, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Golkar, dan PAN (Partai Amanat Nasional) adalah koalisi kawin paksa, kata pengamat politik Dr Abdul Aziz, SR, MSi, dari Fisip Universitas Brawijaya. Mereka adalah koalisi parpol (partai politik) bermasalah, tidak dalam kebebasan, dan terpaksa.

Lebih lanjut Aziz katakan, pada Pilpres 2024 ada sesuatu yang berbeda dalam bergabungnya partai-partai itu dibandingkan dengan dua Pilpres (pemilihan umum presiden) sebelumnya, katanya kepada Optika.id lewat WhatsApp, Selasa (15/8/2023).

Pertama, semua partai dalam koalisi Prabowo ini berada dalam kendali dan skenario politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prabowo sendiri selalu berusaha nempel ke Joko Widodo, memuji-mujinya, dan mengumumkan bahwa Joko Widodo adalah guru politiknya.

Kedua, Partai Golkar (Airlangga Hartarto), PAN (Zulkifli Hasan), (dan PKB, Muhaimin Iskandar) tidak punya banyak pilihan. Mereka berada di ruang sempit. Ketiganya tersandra kasus hukumnya masing-masing. Nasib kasus mereka ada di tangan Joko Widodo. Karena itu, harus tunduk pada kehendak Joko Widodo.

Indikasinya, antara lain, ketika Airlangga dan Zulhas ditanya media soal calon presiden yang diusung, kedua menjawab "kami konsultasikan dulu dengan Presiden Joko Widodo.

Jika demikian, koalisi Prabowo ini selain terdiri atas partai-partai yang bermasalah (kasus hukum ketua umumnya), juga tidak terbentuk karena kebebasan dan keinginan membangun demokrasi. Mereka bergabung lebih karena "kawin paksa".

Ketika elite partai-partai itu bergabung ke Prabowo, basis massanya di berbagai daerah justru ramai-ramai mendeklarasikan diri sebagai barisan relawan Anies Baswedan.

Cawe Cawe Jokowi

Cawe cawe politik Jokowi untuk mengarahkan koalisi KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) menjadi koalisi besar itu dijelaskan sangat gamblang oleh Hashim Djojohadikusuma.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan tentang kedatangan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Hashim menyebut Prabowo sempat menerima kunjungan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto beberapa pekan lalu, ditemani Sekretaris Jenderal Lodewijk Freidrich Paulus, dan Bendahara Umum Dito Ganinduto.

"Ternyata, mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo. Dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Itu saya bisa katakan," paparnya dilansir CNBC Indonesia, Senin (13/8/2023).

Menurut Pengamat politik Adi Prayitno dukungan PAN dan Golkar ke Prabowo ini memang terkesan mendadak. Padahal sebelumnya Golkar dan PDIP akan membentuk tim kecil untuk kerja sama mereka. Lalu mendadak saat ini Golkar beralih dukungan ke Prabowo, Metro TV, 13/8/2023.

Sulit membaca dukungan serba mendadak ini dengan sesuatu yang besar. Hal itulah dikaitkan dengan Jokowi. Inikan dianggap sebagai sekoci politik, yang didesain dan direncanakan atas arahan dan seijin Pak Jokowi, urai dosen Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hal senada, arahan atau ijin Presiden Jokowi, juga dilakukan oleh PAN. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, saat Februari 2023 ngotot akan memberi dukungan kepada Ganjar sebagai bacapres dan Erick Thohir sebagai bacawapres.

"Jalan jalan ke Simpang Lima. Jangan lupa membeli lunpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama. Insya Allah Indonesia tambah Jaya," kata Zulhas di akhir pidatonya (Kompas.com, 26/2/2023, 12:41 WIB).

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal itu disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo dan 2.400 peserta kader PAN yang menghadiri Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN), di Hotel Padma Semarang, Minggu (26/2/2023). Namun, Zulhas menyerahkan keputusan kepada Jokowi yang disebut sebagai panglima tertinggi.

"Tapi itu kata Panglima Perang, keputusan ada di panglima tertinggi," katanya.

Zulhas mengaku membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar dan PPP untuk melanjutkan ide dan gagasan Jokowi.

Logika pernyataan Zulhas itu adalah pindah dukungan ke Prabowo saat ini tentu keputusan ada di panglima tertinggi.

Sementara itu Ubedillah Badrun, dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), berpendapat bahwa bergabungnya PAN dan Golkar diyakini sebagai realisasi keinginan Presiden Jokowi untuk membentuk koalisi besar, seperti yang pernah disampaikan saat bertemu lima ketum parpol di acara PAN beberapa waktu lalu.

"Bukan Jokowi yang meninggalkan PDIP, tetapi PDIP yang lebih dulu meninggalkan Jokowi. Karena Jokowi mengkhianati Megawati, setelah Jokowi buat pertemuan dengan partai-partai tersebut untuk buat koalisi besar tanpa PDIP," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/8/2023).

"PDIP terlihat akan terus konsisten untuk mengusung Ganjar Pranowo apapun yang akan terjadi. Karena PDIP telah memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen, apalagi jika PPP akan terus bersama PDIP," kata Ubedilah.

Jokowi Bantah Dukung Prabowo

Berbagai tuduhan cawe cawe politik Jokowi untuk koalisi KKIR itu dibantah oleh Hasto Kristiyanto. Sekjen DPP PDIP itu mengaku sudah menerima klarifikasi dari Presiden Joko Widodo.

Menurut Hasto, nama Jokowi hanya dicatut seolah-olah telah memberi dukungan kepada koalisi Prabowo. Hasto menjelaskan Presiden Jokowi tak pernah ikut campur dalam pembentukan koalisi pendukung pilpres, CNNIndonesia, Selasa, (15/8/2023).

"Tentang Pak Jokowi, yang namanya dicatut, beliau sudah melakukan klarifikasi bahwa itu tidak benar. Pak Jokowi tidak pernah campur tangan di dalam pembentukan kerja sama partai politik," kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8/2023).

Di sisi lain, Hasto berpendapat bahwa Pilpres berbeda dengan pemilihan legislatif (pileg). Menurut dia, dalam pilpres, kekuatan figur sangat menentukan. Dan dibanding Prabowo, figur Ganjar menurut dia lebih menjadi representasi rakyat.

"Nah sehingga kami percaya apa yang disampaikan presiden Jokowi. Sehingga tinggal dicek saja. Bahwa klaim-klaim yang dinyatakan secara tidak benar, hanya untuk mendapat dukungan elit itu sudah langsung dibantah oleh presiden Jokowi," kata Hasto.

Tulisan: Aribowo

Editor : Pahlevi