Optika.id - Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Utara, T.S. Sani mengatakan, persoalan korupsi yang disinggung Anies Baswedan saat memberikan Kuliah Kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia (UI), di Depok, adalah sangat tepat. Menurutnya, korupsi di Indonesia, kini sudah ibarat kanker yang sudah masuk stadium empat yang mengkhawatirkan dan telah merambah dalam sistem tata kelola negara.
Baca Juga: Pilgub DKI Jakarta 2024: Muncul Nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil Sampai Risma
Tidak hanya terjadi di kalangan eksekutif, tetapi juga terjadi dikalangan legislatif dan yudikatif, katanya saat dihubungiwartawan, Selasa, (29/8/2023).
Untuk itu, kata dia, dibutuhkanpolitical willyang serius untuk memberantasnya. Hal tersebut jika tidak mau negara dan bangsa ini mengalami kehancuran.
Ia menjelaskan, penanggulangan korupsi harus diawali dengan perbaikan sistem yang tidak ada celah terjadinya KKN, pembinaan mentalitas pejabat yang tidak koruptif, pemenuhan renumerasi yang mencukupi, pengawasan melekat.
Lalu juga, lanjut dia, sanksi hukum sampai dengan hukuman mati, pemiskinan bagi pelaku dan keluarganya. Yang tak lebih penting, yakni tindakan hukum berat bagi aparat hukum yang melindungi dan upaya cegah tangkal sejak dini.
Baca Juga: Ini Prediksi Pakar Soal Putusan MK pada Sengketa Hasil Pilpres 2024
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disamping itu, harus ada reward dan karier baik, bagi pejabat yg bersih, jujur dan amanah. Lembaga KPK harus diisi oleh yang sudah teruji rekam jejak antikorupsi dan memiliki reputasi amanah dan jujur.
Menurutnya lagi, upaya lain yang perlu juga dilakukan adalah revisi UU tentang Parpol yang mengatur larangan dan sanksi berat bagi kandidat-kandidat dengan menggunakan money politik untuk menjadi ketum partai.
Baca Juga: Anies Ngaku Belum Lebaran dengan Cak Imin, Jadwal Padat?
Ia mengatakan, sudah menjadi rahasia umum, untuk menjadi ketua umum suatu partai butuh dana besar sehingga ketika berhasil harus patuh pada para pemodal .
Aturan yang mengharuskan 20% PT untuk menjadi capres pun harus dihilangkan karena ini juga membuka ruang terjadinya perilaku koruptif, ujarnya.
Editor : Pahlevi
