Kecurangan Pemilu Tidak Hanya di TPS

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id - Dunia terkejut breaking news dari Afrika yaitu kudeta yang terjadi di Gabon pada 30 Agustus 2023. Menyusul hasil yang diperebutkan dan ketegangan politik atas pemilihan umum yang diadakan pada 26 Agustus, militer menggulingkan presiden terpilih kembali, Ali Bongo Ondimba, yang kemenangannya diumumkan pada 30 Agustus. Pihak militer menuduh pilpres itu dipenuhi dengan kecurangan.

Kudeta tersebut mengakhiri pemerintahan keluarga Bongo selama 56 tahun atas Gabon. Itu juga merupakan kudeta kedelapan yang berhasil terjadi di Afrika Barat dan Tengah sejak 2020, menyusul kejadian serupa di Mali (dua kali, pada 2020 dan 2021), Chad, Guinea, Burkina Faso (dua kali, pada Januari dan September 2022) dan Niger.

Dari berita di benua Afrika itu menunjukkan pentingnya fungsi saksi dalam sebuah perhelatan pemilihan umum. Memang penentu legitimasi dalam pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) salah satunya yakni kehadiran para saksi. Sebab, merekalah yang bertugas menjaga agar pemilu di TPS berjalan dengan jujur dan adil.

Pihak Bawaslu menilai saksi adalah perwakilan yang mendapatkan mandat peserta Pemilu yang bertugas memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan jujur, adil dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019, diatur bahwa saksi mesti mendapat surat mandat dari peserta pemilu. Pada pasal 31 ayat (3), (5), (6) menentukan hanya ada 2 saksi yang akan mewakili masing-masing peserta pemilu.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baru baru ini saya membaca berita tentang sahabat saya Dr. Dimam Abror, mantan Pimpinan Redaksi harian Jawa Pos membuka acara Badan koordinasi Saksi di Kabupaten Lamongan untuk pemenangan Anies Baswedan. Dalam pikiran saya acara itu sangat penting karena dari berbagai pengalaman pemilu masih banyak dugaan adanya kecurangan-kecurangan, dari mulai KTP pemilih palsu, nama pemilih dobel, anak kecil atau orang meninggal masuk di daftar pemilih sanpai pada kecurangan dalam perhitungan suara dengan cara-cara digital yang canggih.

Saya pernah menjadi tim peninjau internasional yang memonitor pemilu-pemilu di Indonesia dan mendapat kredensial dari KPU pusat. Dalam penugasan itu saya dibekali dengan daftar meonitor secara komprehensif ketika mengnjungi Tempat Pemungutan Suara atau TPS antara lain: apakah TPS itu didirikan ditempat yang aman?, apakah TPS itu mudah dijangkau?, apakah TPS itu tidak berada di area choke point (daerah dimana kalau ada huru hara orang tidak bisa kemana-mana karena ada jalan buntu misalnya), apakah terlihat aparat kemanan dan berapa jumlahnya?, Apakah terlihat daftar dan foto kanidat yang akan dipilih?, adakah petugas TPS yang membantu pemilih yang buta huruf dalam melihat calon yang dipilih?, apakah terlihat saksi-saksi dari partai politik?, apakah penyelenggara TPS menjelaskan secara detail tata cara pemilihan?, apakah terlihat ada indikasi orang yang berusaha mempengaruhi pemilih?,

Bagaimana sarana di TPS seperti tempat pencoblosan dan tinta untuk jari sebagai tanda telah mencoblos, adakah terlihat ada pihak yang berusaha memberi uang kepada pemilih?, apakah proses perhitungan suara berjalan dengan terbuka dan transparan? dsb dsb. Pendek kata cara memonitor pemilihan umum dari lembaga-lembaga internasional itu sangat detail mulai dari situasi diluar TPS, lokasi TPS, sekuriti, sampai perhitungan suara.

Saya tidak tahu apakah materi pembekalam para saksi dari partai politik atau relawan calon presiden seperti yang digagas sahabat saya Dr. Diman Abror itu sedetail yang dimiliki lembaga-lembaga internasional itu. Sebab kalau materi pembekalan itu hanya fokus pada perhitungan suara saja, maka hal itu dirasa belum memadai bagi saksi di TPS untuk menilai kelancaran proses pemungutan suara, Sebab perlu diketahui kecurangan-kecurangan yang terjadi di berbagai pemilihan umum itu tidak hanya pada saat pemungutan suara di TPS, namun sering terjadi sebelumnya.

Editor : Pahlevi