Optika.id - Presiden Joko Widodo menjadi fokus pernyataan kontroversial saat mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochamad Praswad Nugraha, dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Selasa lalu (29/8), menyatakan bahwa Presiden Jokowi harus menjadi orang pertama yang diperiksa jika program food estate diusut.
Baca Juga: Setelah Anies, Kini Anak Buah Surya Paloh Kritik Food Estate
Menurut Praswad, Presiden Jokowi adalah orang yang pertama kali mengusulkan dan menginisiasi program food estate tersebut. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa Presiden harus diprioritaskan dalam pemeriksaan terkait program ini sebelum melibatkan menteri-menterinya.
"Yang pertama kali diperiksa Presiden Jokowi, harus, iya dong, karena ini program kerja presiden," ungkap Praswad.
Pernyataan tersebut juga mengundang pertanyaan mengenai peran Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, dalam program ketahanan pangan ini. Praswad mempertanyakan mengapa seorang Menhan ditugaskan mengelola program ketahanan pangan, padahal hal tersebut bisa diurus oleh berbagai kementerian lintas sektor.
Baca Juga: Greenpeace Sanggah Jokowi, Sebut Food Estate Perparah Krisis Pangan dan Lumbung Masalah
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Cuma satu orang di republik ini yang punya kewenangan mengatur itu semua, yaitu bapak Presiden RI. Makanya kalau memang betul kita ngomong fair, maka pertama kali yang harus diperiksa ya bapak presiden," tambah Praswad.
Praswad juga menyoroti aspek mens rea (niat jahat) dalam konteks ini dan menegaskan bahwa jika pemeriksaan terhadap Presiden Jokowi diperlukan, maka hal itu harus diajukan oleh PDI Perjuangan sebagai partai yang didukung oleh Presiden.
Baca Juga: Kritik Food Estate, Anies: Itu Bukan Solusi untuk Ketahanan Pangan
"Ada mens rea gak? Nah, ketika kita ngomongin mens rea, harus ada niat jahat dari dalam pikiran. Pertanyaannya, siapa yang punya niat jahat ini? Ini harus kita usut tuntas, siapa yang melakukan niatan jahat pertama kali," tegas Praswad.
Editor : Pahlevi
