Optika.id - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali menyebutkan bahwa berdasarkan data dari lembaga survei miliknya, mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai. Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai, kata Denny JA dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Baca Juga: Tak Dianggap Koalisi Pemerintah, Awiek Minta NasDem Bersikap Gentleman
Denny menjelaskan survei LSI Denny JA pada Agustus 2023, hanya sebanyak 16,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.
Tapi mayoritas sebesar 71,6 persen menyatakan Kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai, ungkap dia.
Denny menjelaskan hal itu terjadi karena mayoritas publik menginginkan presiden yang akan bekerja untuk kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan publik, bukan untuk kepentingan partai.
Katakanlah kata petugas ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan presiden petugas rakyat atau presiden petugas konstitusi, kata Denny.
Dia pun mengatakan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi Indonesia yang menyatakan presiden bertanggung jawab kepada partai.
Baca Juga: Presiden: Dibandingkan Sebelumnya, Pemilu 2024 akan Menjadi yang Sangat Besar
Memang benar presiden itu diusulkan oleh partai, tapi semua kebijakannya, semua pandangannya, tak harus disetujui dulu oleh partainya. Batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya, imbuh Denny.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, menyatakan presiden petugas partai menyalahi prinsip demokrasi karena presiden sejatinya bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan partai dan elitenya.
Dia pun menyebut bahwa dalam banyak sejarah, presiden berjuang untuk bangsa dan negara, walaupun terkadang harus melawan kebijakan partainya sendiri.
Baca Juga: Pakar Singgung Pemerintah Abai Terhadap Pengelolaan Domain Resmi
John F Kennedy pernah menyatakan Ketika menjadi presiden, kesetiaanku kepada negara dimulai, dan kesetiaanku kepada partai berhenti, kata dia.
Menjelang Pemilu Presiden 2024, tambah dia, masyarakat perlu tahu prinsip yang benar dan salah, serta prinsip yang harus dipopulerkan dan yang jangan digunakan.
Menyatakan presiden petugas partai itu tak hanya menyalahi prinsip demokrasi, tapi juga tak tertulis dalam konstitusi kita, tegas Denny.
Editor : Pahlevi
