Optika.id - Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, berharap bahwa rencana perpanjangan jalur kereta api cepat hingga Surabaya tidak akan memengaruhi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Siapa Bayar Jerat Utang dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Dalam pernyataannya di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Said meminta agar perencanaan dan perhitungan perpanjangan jalur kereta api cepat hingga Surabaya harus disusun secara matang, sehingga tidak akan memberatkan APBN seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Kami berharap langkah ini dilakukan dengan perlahan, mencari investor, dan tidak terus menggunakan APBN. Awalnya, proyek kereta cepat berjalan sebagai bisnis ke bisnis, namun akhirnya menggunakan APBN karena ada masalah. Ke depan, perencanaan harus lebih matang, mencari investor yang kredibel, sehingga pembiayaannya dapat ditangani oleh investor," kata Said.
Baca Juga: Sejarah Panjang Kereta Cepat Whoosh, Digagas di Era SBY dan Diresmikan Jokowi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Said juga cukup optimistis mengenai peluang menarik investor asing untuk terlibat dalam proyek perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya ini. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah tidak akan membebani APBN dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Baca Juga: Luhut Ngaku Gagal Negosiasi Bunga Utang Proyek Kereta Cepat
Jika menggunakan APBN, akan menjadi beban berat. Saat ini, APBN sudah fokus pada infrastruktur, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan penanganan stunting, serta pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (IKN)," tambahnya.
Editor : Pahlevi
