Sentil Politik Uang, Rizal Ramli Sebut Modal Maju Calon Presiden Rp1,5 Triliun

Optika.id - Ekonom senior, Rizal Ramli, kembali mengungkapkan keprihatinannya terkait masalah Presidential Threshold (PT) yang dianggapnya sebagai pemicu maraknya politik uang di Indonesia. Dalam siaran di kanal YouTube Refly Harun, Rizal Ramli mengungkapkan pandangan kritisnya tentang perkembangan politik di Indonesia.

Baca Juga: Anies Tantang Buktikan Tuduhan Ada Ordal di TGUPP Saat Jadi Gubernur

Rizal Ramli mencatat bahwa setelah era Orde Baru dan kejatuhan Soeharto, Indonesia berusaha untuk menerapkan demokrasi dan meminimalkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, menurutnya, hal tersebut hanya terjadi dalam kurun waktu singkat selama pemerintahan Gus Dur dan Habibie. Setelah itu, tanda-tanda otoritarianisme dan praktik politik uang kembali muncul dan menyebar ke seluruh sektor kehidupan sosial dan politik Indonesia.

Dalam konteks politik uang yang merajalela, Rizal Ramli mengungkapkan bahwa proses pemilihan pemimpin di Indonesia menjadi lebih mudah dan kehilangan kualitasnya. Menurutnya, siapa pun dapat mencalonkan diri jika memiliki modal uang yang mencukupi.

Baca Juga: Sukses Bangun JIS, Anies Baswedan : Insya Allah, Kami Akan Bangun Stadion di Banjarmasin

"Sederhana, mau jadi bupati perlu nyewa partai yang ongkosnya Rp20-60 miliar. Mau jadi gubernur perlu nyewa partai biayanya Rp100-300 miliar. Mau jadi presiden, sewa partai perlu Rp1,5 triliun," ungkap Rizal Ramli, dikutip pada Jumat (15/9/2023).

Rizal Ramli juga mengkritik sistem PT atau ambang batas yang menurutnya manipulatif dan menjadi akar dari maraknya politik uang. Dia mengklaim bahwa banyak calon pemimpin yang sebenarnya tidak memiliki cukup uang, sehingga mereka perlu mencari dukungan finansial dari pihak luar, yang sering kali menjadi pihak yang kuat mempengaruhi setelah calon tersebut terpilih.

Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Dipertanyakan, Begini Tanggapan Gerindra

Rizal Ramli menyimpulkan bahwa PT adalah bentuk kriminal dalam sistem demokrasi. Namun, dia juga mencatat bahwa PT telah dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan politik uang yang semakin merajalela, Rizal Ramli menyatakan bahwa pemerintah seringkali lebih mengutamakan investor dan kepentingan ekonomi daripada kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

Editor : Pahlevi