Optika.id - Kebijakan pemerintah untuk melakukan impor pangan, khususnya beras, di tengah tahun politik mendapat perhatian besar. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyampaikan kebingungannya terkait kebijakan ini dan mempertanyakan apakah hal ini sudah menjadi pola atau desain yang telah ada.
Baca Juga: Ada Dugaan Maladministrasi Sertifikat Tanah IKN
"Saya juga bingung kenapa setiap tahun politik selalu impor, apakah ini sudah ada rumus, desain?" ujar Yeka di kantor Ombudsman RI Jakarta, pada Senin (18/9/2023).
Meskipun demikian, Yeka mengakui bahwa ia belum dapat memastikan apakah ada motif tertentu di balik kebijakan impor ini. Namun, ia menyatakan bahwa saat ini terlihat kesulitan dalam mendapatkan pasokan gabah dan harga beras mengalami kenaikan.
"Apakah memang itu terjadi karena ada madu di sana, gitu kan? Saya belum bisa memastikan. Tapi hari ini yang terkonfirmasi gabah sulit, harga naik. Oleh karena itu, dua ini yang harus diselesaikan," tambah Yeka.
Baca Juga: Ombudsman Minta Masyarakat Kawal Perubahan Gaya Hidup Berbasis Listrik
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dari Januari hingga Agustus 2023, Indonesia telah mengimpor sekitar 1,59 juta ton beras. Impor terbesar berasal dari tiga negara, yaitu Thailand, Vietnam, dan India.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa impor beras terbanyak berasal dari Thailand dengan volume 800.000 ton atau sekitar 50,36 persen dari total impor beras. Vietnam berada di posisi kedua dengan volume impor 674.000 ton atau sekitar 42,33 persen.
Baca Juga: Tak Hanya Pekerja Formal, Ombudsman Desak Pekerja Informal Dapat Subsidi Upah
"Di tempat ketiga, impor beras dari India dengan kontribusi sebesar 4,16 persen atau sekitar 66.000 ton," tambah Amalia.
Editor : Pahlevi
