Optika.id - Kunci meningkatkan literasi masyarakat Indonesia yakni membangun ekosistem perbukuan yang sehat menurut Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi).
Menurut Ketua Umum IKAPI, Arys Hilman Nugraha dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR, ekosistem perbukuan yang sehat ini selaras dengan cita-cita Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
Baca Juga: Membicarakan Seks Tanpa Tabir dan Lebih Berani!
UU tersebut, tegasnya, harus menjadi acuan bagi pengembangan literasi di Indonesia agar gerakan membaca di masyarakat terus dibangun dari hulu ke hilir.
Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka melek huruf masyarakat Indonesia sudah besar. Sebanyak 96,04% masyarakat Indonesia sudah melek huruf bahkan, di beberapa provinsi tingkat melek huruf masyarakatnya melampaui 99%.
Kendati angka melek huruf masyarakat Indonesia sudah tinggi, namun hasil asesmen Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa tingkat kinerja baca atau reading performance masyarakat Indonesia masih berada pada level rendah.
Hanya 30% siswa Indonesia yang memiliki kemampuan mencapai level 2 padahal rata-rata OECD 70%. Mayoritas sebanyak 69,9% justru berada pada level 1 bahkan yang bisa mencapai level 6, tercatat nol persen.
Artinya, sebagian besar siswa Indonesia tidak dapat memahami kalimat-kalimat yang panjang, gagal menangkap konsep yang abstrak, dan kesulitan membedakan fakta dan opini, tutur Arys, Rabu (28/9/2023).
Baca Juga: Tak Bisa Dipandang Sepele, Ini Manfaat Menulis Tangan yang Banyak Manfaat
Maka dari itu, dia menyoroti pentingnya pengembangan dan peningkatan layanan perpustakaan karena menurutnya, perpustakaan memiliki peran penting sebagai akses dalam upaya pengembangan kebiasaan membaca dan meningkatkan tingkat kecakapan membaca.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data Laporan kinerja instansi pemerintah (Lakip) perpustakaan, di tingkat SD, 60% memiliki perpustakaan, tetapi tingkat kelayakannya hanya 19%, begitu juga SMP, yang kelayakannya hanya 19%, dan SMA hanya 36%, ucap dia.
Di sisi lain, adanya Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 8 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa buku dan perpustakaan adalah bidang yang boleh menggunakan dana desa disambut baik olehnya. Jadi, imbuh Arys, saat ini sudah ada sebanyak 33.929 perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.
Arys juga memberikan saran terkait pengembangan gerakan literasi untuk membangun ekosistem perbukuan yang sehat. yang pertama adalah pengembangan budaya literasi dengan mewajibkan anak-anak SD dan menengah untuk membaca buku yang mereka sukai di sekolah tiap hairnya.
Baca Juga: Digilas Internet, Dosen UNESA Sebut Buku Masih Relevan Jadi Sumber Belajar
Saran kedua adalah pemerintah perlu mendukung terhadap kegiatan pengembangan minat baca masyarakat misalnya diskusi atau pameran buku, taman bacaan masyarakat, pelatihan menulis, hingga subsidi pembelian buku.
Ketiga adalah menyediakan buku berbasis kualitas dan aktualitas, serta membuat strategi daya tarik daripada mementingkan volume koleksi dan harga murah untuk kebutuhan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat.
Keempat, pemilihan buku bermutu dan populer untuk mendapatkan peluang masuk ke sekolah-sekolah sebagai bahan bacaan siswa atau buku non-teks pelajaran, pungkasnya.
Editor : Pahlevi
