Rumor Gibran Bakal jadi Cawapres Ganjar, PDIP: Ada Skenario Politik Devide et Impera

Optika.id - Sirkulasi rumor tentang potensi pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo telah menimbulkan reaksi dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, rumor tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari upaya pihak tertentu untuk menerapkan strategi politik divide et impera atau memecah belah.

Hasto Kristiyanto menilai bahwa isu-isu semacam itu mencerminkan upaya untuk menciptakan konflik dalam dunia politik, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa isu-isu semacam ini sudah ada sejak lama dan sering muncul dalam konteks politik.

Baca Juga: Gibran Garis Keras (GGK) Dukung Fandi Utomo Bersaing di Pilbup Sidoarjo

"Isu-isu itu kan memang ada skenario dari pihak lain yang mencoba untuk meletakkan politik devide et impera. Itu kan politik zaman kolonial masa lalu," tegas Hasto Kristiyanto, Kamis (28/9/2023).

Hasto menjelaskan bahwa munculnya isu tentang kemungkinan Gibran sebagai calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo terjadi karena tahun politik seringkali memicu spekulasi dan berbagai upaya untuk memperbesar peran tokoh-tokoh tertentu dalam peta politik.

Baca Juga: Gibran No Komen Soal Namanya Masuk Bursa Pengganti Ketum Golkar

Dia juga menekankan bahwa politik saat ini adalah tentang kolaborasi, gotong royong, dan pencarian solusi yang positif untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, Hasto mengingatkan bahwa rakyat harus tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam proses politik.

"Jadi kontestasi pemilu monggo boleh-boleh saja itu tapi tempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," tambah Hasto.

Baca Juga: Wapres Gibran: Anggaran Makan Gratis Berbeda Tiap Daerah

Pernyataan Hasto Kristiyanto mencerminkan pentingnya menghindari politik yang bersifat memecah belah dan mengedepankan kolaborasi serta kepentingan nasional dalam perjalanan politik Indonesia.

Editor : Pahlevi