Optika.id - Kasus dugaan korupsi yang menyandung nama Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo alias SYL bisa berpotensi memengaruhi perolehan elektoral dari Koalisi Perubahan, khususnya Partai Nasdem. Analis politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menegaskan bahwa meskipun kasus SYL akan membawa pengaruh besar dan dampak yang cukup signifikan, namun hal tersebut akan menimpa Partai Nasdem saja, bukan pada pasangan capres-cawapres yang diusungnya, Anies-Muhaimin alias Cak Imin.
“Namun demikian, perlu dikaji lebih jauh seberapa yakin masyarakat bahwa hal ini murni kasus korupsi atau ada nuansa politiknya. Kalau yang lebih diyakini adalah yang kedua, maka secara teoritis pengaruhnya pada elektabilitas partai mungkin terbatas,” kata Saidiman dalam keterangannya, Jumat (13/10/2023).
Baca Juga: 14 Camat di Pemkab Probolinggo Diperiksa KPK, Ini Daftarnya
Tak hanya Saidiman, Bawono Kumoro selaku Peneliti Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa perkara SYL ini tidak akan menggoyang elektoral dari pasangan Anies-Muhaimin itu sendiri. terbukti, bahwa saat kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate kemarin, elektoral keduanya tidak terlalu terpengaruh.
“Saya kira dampaknya akan kecil gitu ya terhadap elektoral pasangan calon ini, karena SYL bukan tokoh pucuk pimpinan di Partai Nasdem,” ucap Bawono
Senada, analis Politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar menjelaskan bahwa kasus SYL tidak akan berpengaruh banyak pada elektoral pasangan capres-cawapres, Anies-Muhaimin. Dia menilai bahwa perkara korupsi belum menjadi indikator mendeska yang dipertimbangkan masyarakat dalam menentukan pilihannya nanti dalam pemilu.
Baca Juga: KPK Tahan Kepala BPPD Sidoarjo, Ada apa?
“Hasil survei menunjukkan bahwa korupsi itu bukan urusan mendesak dari masyarakat secara umum. Lapangan kerja, sembako, kesehatan, pendidikan, lebih mendesak menurut masyarakat. Hanya 7 persen yang menganggap korupsi mendesak,” jelas Usep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, Usep tidak menampik bahwa ada kemungkinan kasus korupsi bisa menggoyang elektoral dari capres-cawapres yang diusung oleh parpol tersebut dalam beberapa keadaan. Salah satu keadaan yang bisa menggoyang capres-cawapres tersebut adalah saat yang tersandung kasus korupsi adalah tokoh sentral parpol, atau bahkan capres-cawapres yang diusung.
“Kalau kader enggak, karena di semua partai ada terlibat juga kasus korupsi. Berpengaruh kalau digoreng, apalagi kalau ada perlawan dari partai itu dan berlarut-larut dan menimbulkan reaksi publik,” imbuhnya.
Baca Juga: Partai NasDem, Si Oportunis yang Tidak Konsisten Pada Perubahan
Dihubungi secara terpisah, dosen politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai bahwa penegakan hukum masih menjadi instrument yang digunakan untuk menggembosi kekuatan lawan politik. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar walaupun proses hukum dalam perkara ini terus berjalan, namun tetap berada dalam koridor dan tidak berkelindan dengan persoalan politik.
“Saya melihat bahwa inilah akrobat politik yang dimainkan atau mendorong hukum sebagai alat menggembosi menjegal lawan politik. Ini masalah umum pada setiap rezim dan pemerintahan, cuma pada saat ini terlalu terbuka,” ujar Ujang, Sabtu (14/10/2023).
Editor : Pahlevi
