Politisi PKS Desak Usut Tuntas Bobby-Kahiyang di Dugaan Korupsi Blok Medan

author Danny

- Pewarta

Selasa, 06 Agu 2024 15:11 WIB

Politisi PKS Desak Usut Tuntas Bobby-Kahiyang di Dugaan Korupsi Blok Medan

Jakarta (optika.id) - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta kepada penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba yang menyeret nama Wali Kota Medan Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu. Kasus ini dikenal dengan sebutan "Blok Medan".

Diketahui, nama Bobby dan Kahiyang terseret dalam dugaan pusaran korupsi Abdul Gani terkait perzinan tambang di Maluku Utara. 

Baca Juga: Skandal Korupsi Pertamina: Mantan Direktur Umum Jadi Tersangka Kasus Pembelian Tanah

"Sekiranya info tersebut benar maka makin menambah runyam dunia pertambangan minerba (mineral dan batubara) yang sudah memprihatinkan. Tapi kalau info tersebut hanya gosip maka perlu ada klarifikasi dari Abdul Gani Kasuba," kata Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024). 

Politikus PKS itu menjelaskan pengusutan informasi yang menyeret nama-nama besar seperti Bobby dan Kahiyang ini memerlukan penanganan yang transparan dan objektif. Dirinya meminta ada transparansi dalam pengusutan kasus tersebut.

Baca Juga: Kejaksaan Agung Tetapkan Eks Menteri Perdagangan Thomas Lembong Sebagai Tersangka Kasus Impor Gula

"Kasus ini sangat penting karena melibatkan sosok spesial dari keluarga Istana yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Usut secara profesional, jangan sampai aparat penegak hukum terkesan lemah menghadapi kasus ini," ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pengusutan harus dilakukan secara profesional dan transparan, karena kasus ini dapat menjadi barometer untuk mengukur kinerja aparat penegak hukum, kata Mulyanto.

Baca Juga: Peneliti UGM: Panggil Bobby Soal Kasus Dugaan "Blok Medan"

Di sisi lain, Mulyanto menilai korupsi pertambangan saat ini sudah menggurita dan melibatkan banyak aktor yang memiliki kekuasaan baik di pusat maupun di daerah dari berbagai bidang. Oleh karenanya, pemerintah dituntut melakukan reformasi sistemik yang harus mencakup peningkatan transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan terhadap pejabat publik serta lembaga pemerintah.

Pemerintah harus segera membentuk Satgas Terpadu Tambang Ilegal, sehingga berbagai persoalan terkait tambang ini dapat diselesaikan dengan baik secara terpadu, katanya. 

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU