Kini Amien Rais Cs dan Elite PDIP Kompak Kritik Keras Jokowi dan Gibran

Optika.id - Saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapati dirinya dalam posisi yang terpojok, karena ia diserang bukan hanya oleh oposisi, melainkan juga oleh para pendukungnya yang telah setia selama hampir 9 tahun masa jabatannya. Partai Garuda dan beberapa relawan di media sosial terus mengkritik Jokowi, dan bahkan lawan politiknya, seperti Amien Rais Cs, masih melancarkan kritik pedas.

Salah satu sorotan yang menimbulkan kritik adalah majunya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Keputusan ini dituduh bernuansa nepotisme karena pada awalnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak calon presiden dan cawapres di bawah usia 35 tahun, tetapi kemudian mengubahnya untuk memungkinkan Gibran maju sebagai cawapres.

Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk dari elit PDIP yang telah lama mendukung Jokowi:

1. Anggota DPR RI dari PDIP, Adian Napitupulu, mengkritik Jokowi karena terkait penolakan PDIP terhadap wacana masa jabatan presiden tiga periode. Menurut Adian, penolakan ini disebabkan oleh keinginan PDIP untuk menjaga konstitusi dan tidak mengkhianatinya.
2. Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP, menyatakan bahwa Gibran telah melakukan pembangkangan karena melanggar keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Megawati telah memutuskan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024, dan langkah Gibran menjadi cawapres dianggap sebagai pelanggaran terhadap keputusan partai.
3. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasi adanya permintaan penambahan masa jabatan Jokowi menjadi presiden tiga periode dari seorang menteri. Hasto mengatakan bahwa permintaan tersebut muncul sebagai permintaan "Pak Lurah."
Selain kritik dari PDIP, oposisi juga mengeluarkan pendapat kritis:

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, menilai bahwa cawapres Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka, tidak mewakili generasi milenial, dan menyebutnya sebagai milenial gadungan. Dia menyerukan agar Jokowi meminta maaf kepada publik atas situasi politik saat ini.
Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, mengangkat isu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait usia calon cawapres di Pilpres 2024. Menurut Denny, jika putusan MK nomor 90 tidak sah karena pelanggaran etika oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, maka Gibran Rakabuming Raka tidak bisa ditetapkan sebagai cawapres oleh KPU. Ia menyatakan keputusan ini harus dibuat sebelum tanggal 8 November 2023.
Kritik ini menunjukkan situasi yang semakin rumit di dunia politik Indonesia menjelang Pilpres 2024. Jokowi kini mendapati dirinya terjebak dalam perseteruan di berbagai front yang mencakup baik oposisi maupun para pendukungnya sendiri.

"Itu semua harus dilakukan sebelum 8 November 2023. Dalam persidangan tadi, Ketua MKMK memahami urgensi memutuskan cepat tersebut dan akan memeriksa pengaduan saya lebih dahulu. Bismillah, ikhtiar penting ini saya lakukan selain untuk menjaga martabat, kehormatan dan marwah Mahkamah Konstitusi, tetapi juga demi menjaga keluhuran Negara Hukum Indonesia," ujar Denny.

Editor : Pahlevi