Optika.id - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi berkesempatan untuk membahas kajian mengenai Praktik Politik Uang dalam Pemilu, ia mengatakan dalam paparannya bahwa kajian itu sangat disenangi. Adapun, hal itu diungkapkan Burhan sapaan akrabnya dalam sesi Diskusi Akhir Pekan melalui YouTube Forum Insan Cita, Minggu, (10/12/2023).
Sejak 2010, Burhan meminati kajian ini terutama semenjak penerapan proporsional terbuka. Saat itu, sudah banyak pembahasan mengenai politik uang, terutama pasca pemilu 2009. Meskipun popularitas ini luar biasa, tetapi masyarakat tidak punya perbandingan signifikan untuk dikomparasikan dengan politik tingkat dunia.
Baca Juga: Hasto Khawatir Kekuasaan Menyandera Parpol: Bisa Terjadi Arus Balik
"Kawan-kawan mengambil pendekatan jurnalistik, sehingga tidak tau seberapa penting praktik politik uang di Indonesia. Itu kemudian membuat Indonesia pada saat itu cenderung diabaikan oleh Akademisi," kata Burhanuddin kepada Optika.id, Minggu, (10/12/2023).
Negara dengan menerapkan sistem demokrasi menarik, meski pemilu menjadi semacam norma global tetapi negara demokrasi baru seringkali gagal mentransformasikan demokrasi ke arah yang lebih substantif. Negara demokrasi baru umumnya masih mewarisi praktik lama, praktik ini membuat negara demokrasi gagal sepenuhnya menjadi negara demokrasi sesungguhnya.
Baca Juga: Survei Indikator Politik: 75,7 Persen Masyarakat Puas dengan Pemilu
"Klaimtalisme, suatu praktik lama politik sebagai patron memelihara klien dengan imbalan material, dan memberikan imbalan balik dengan memilih politisi ini. Disebut dengan previous kontabilisasi. Agar mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh pemilih. Itu yang terjadi politisi menuntut kita, akuntabilitas pemilih karena pemilih sudah dibeli dengan harga yang murah," ujarnya dengan tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Indonesia, bukan suatu negara yang dikecualikan dari praktik tersebut. Melaporkan, orang Indonesia cenderung melaporkan praktik politik uang terbuka ketimbang negara lain (Amick, 2016). Praktik politik uang dianggap sebagai tabu, sehingga responden seringkali menyembunyikan ini ketika survei.
Baca Juga: Terungkap! Kubu yang Paling Banyak Menawarkan Serangan Fajar ke Pemilih: Paslon 2 dan 3
"Orang Indonesia tidak malu, banyak foto yang didapatkan dari media. Politik uang sering disebut dua jenis, adalah retail strategi about klien. Jual beli suara dalam bentuk pembagian amplop, ini disebut politik uang dalam pengertian luas. Biasanya dengan memanfaatkan anggaran negara," pungkasnya.
Politik uang, didefinisikan dengan mobilisasi elektoral. Jika mobilisasi elektoral menguntungkan, maka itu disebut dengan programmatic and particulatistic politics. Akan tetapi jika tidak, itu akan disebut dengan ideological, charismatic dan identity-based.
Editor : Pahlevi
