Optika.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan akan mengambil tindakan hukum terkait pencopotan secara masif baliho yang menampilkan pasangan Ganjar-Mahfud yang ditemukan tersebar di beberapa wilayah. "Ya, kami juga melaporkan hal ini ke Bawaslu," ungkap Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).
Hasto mengindikasikan bahwa pelaporan tersebut dianggap penting untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan prinsip yang mendasar, yaitu langsung, umum, bersih, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Dia juga menekankan bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu harus melaksanakan tugasnya dengan cermat.
Baca Juga: PDIP Tegaskan Tak Kekurangan Stok Pemimpin untuk Pilkada Jawa Tengah
Agar hal tersebut dapat diperhatikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan pemilu yang jurdil, tegas Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini.
Baca Juga: Ini Kata PDIP Soal Pelegalan Politik Uang di Pemilu
Hasto juga menyoroti pencopotan baliho yang meluas sebagai tanda bahwa ada kegelisahan dari pihak tertentu terhadap potensi Ganjar-Mahfud. "Tindakan ini menunjukkan kekhawatiran dan upaya untuk memenangkan dalam satu putaran yang dicoba diterapkan dengan berbagai cara, termasuk intimidasi," tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, lebih dari 70 alat peraga kampanye yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Calon Wakil Presiden Mahfud MD di Banten hilang pada Rabu lalu (13/12). Informasi yang diperoleh dari Tim Kampanye Daerah (TKD) Ganjar-Mahfud di Banten menyebutkan bahwa 70 spanduk yang dipasang di area Cidahu menghilang.
Baca Juga: PDIP Tugaskan Ganjar untuk Pemenangan Pilkada Serentak
Selain di Cidahu, sejumlah spanduk yang terpasang di Universitas Falatehan juga raib. Tim Kampanye Daerah Ganjar-Mahfud di Banten menyampaikan bahwa spanduk-spanduk itu hilang pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.
Editor : Pahlevi
