Optika.id - Wacana pengkajian kembali pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sempat mencuat belakangan ini. Anies Baswedan, calan presiden nomor urut 1 menyebut jika pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru antar daerah di sekitar Kalimantan Timur.
Daripada memfokuskan IKN, Anies menitikberatkan pemerintah harus bisa melakukan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Menurut Anies, daripada memfokuskan IKN, pemerintah bisa melakukan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
Baca Juga: Apa Adanya, Jokowi Belum Nyenyak Saat Pertama Kali Berada di IKN!
"Membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Kami melihat di sini problem," ucap Anies.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, investasi yang telah digelontorkan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan sia-sia jika proyek IKN sampai dibatalkan.
Dampak tak langsungnya adalah adanya opportunity cost yang digadang-gadang untuk mengurangi beban dari DKI Jakarta dari dampak lingkungan, banjir, kemacetan, polusi, dan lain sebagainya akan lenyap begitu saja dan sia-sia.
Baca Juga: Hari Ini, Presiden Resmikan Nama Istana Baru di IKN!
Yang jelas kalau dibatalkan berarti harapan untuk mengurangi beban Jakarta juga kan tidak jadi. Nah itu justru potensi kerugiannya, ujarnya, Rabu (20/12/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, apabila proyek IKN diteruskan, maka menurut Faisal ada konsekuensi tersendiri perihal biaya jangka panjang di luar beban Rp400 triliun dari APBN.
Walaupun ke depan mengharapkan investasi dari sektor swasta, termasuk mungkin dari luar negeri, tetap ada pembiayaan APBN yang terus menyertai investasi. Jadi kekurangan dan kelebihan tetap ada jika dibatalkan dan diteruskan, imbuhnya.
Baca Juga: Jika IKN Belum Siap, Jokowi Tak Mau Memaksa untuk Pindah!
Untuk diketahui, hingga saat ini sejumlah fasilitas di IKN sudah mulai dibangun. Dari empat unit hotel, tiga rumah sakit, dan dua mall.
Dalam keterangannya di media, Jokowi mengklaim jika angka investasi di IKN yang masuk belum melibatkan luar negeri. Dirinya ingin jika investasi dari pihak asing masuk di zona besar saja seperti zona kesehatan, pusat keuangan, maupun sektor pendidikan.
Editor : Pahlevi
