Optika.id - Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira memprediksi akan ada kecenderungan penurunan investasi langsung pada Pemilu 2024. Adapun investasi langsung yang dimaksud adalah salah satu jenis investasi yang kerap dijadikan pilihan investor untuk memperoleh keuntungan jangka panjang.
Sementara investasi asing langsung merupakan indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam pembangunan ekonomi baik di negara maju, maupun negara berkembang.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Jadi ada kecenderungan memang yang disebut investasi langsung itu setiap pemilu mulai dari 2009, 2014, 2019 itu turun dulu. Baru nanti akan mengalami pemulihan pasca pemilu. Jadi 2024 investasi langsung diperkirakan tumbuh, tapi tumbuhnya kecil hanya 3 persen, kata Bhima, dalam keterangannya, Kamis (21/12/2023).
Menurut Bhima, salah satu tantangan besar bagi investasi adalah tahun politik. Hal ini dikarenakan investasi langsung tersebut bersinggungan dengan masalah perizinan misalnya migas, pertambangan dan perkebunan.
Itu banyak yang wait and see dulu. Mereka tidak hanya mencermati siapa yang akan menjadi presiden, apakah pemilu satu putaran dua putaran," ucapnya.
Bhima membeberkan, para investor juga akan pilih-pilih dan melihat dulu siapa yang akan mengisi posisi-posisi menteri yang sentral. Misalnya, siapa yang akan mengisi posisi menteri coordinator bidang kemaritiman dan investasi, menteri keuangan, hingga menteri investasi/BKPM.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Hal tersebut penting bagi investor lantaran pertimbangan izin melakukan investasi bisa 10 20 tahun ke depan. maka dari itu, sambung Bhima, para investor juga membutuhkan kebijakan jangka panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, untuk investasi yang tidak terlalu terpengaruh oleh adanya pemilu adalah investasi yang berkaitan denan kebutuhan rumah tangga seperti makanan dan minuman. Pasalnya, investor sebelumnya telah melihat seberapa kuat konsumsi domestic, seberapa banyak cadangan nikel, masalah SDM serta aspek ketenagakerjaannya.
Itu yang akan jadi pertimbangan dibandingkan dengan masalah politik pergantian kepemimpinan. Jadi tergantung investasinya juga, jelasnya.
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Maka dari itu, Bhima menyarankan yang harus dilakukan sekarang ini jika investasinya sensitive selama masa Pemilu, jangan terlalu banyak drama. Pemerintah dituntut untuk bisa menjaga stabilitas produk dan keamanan menjelang pemilu. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga agar jangan sampai terjadi kecurangan dalam pemilu.
Karena kecurangan, korupsi itu juga dipandang sebagai penghambat daya saing ekonomi. Membuat persaingan usaha juga tidak sehat misalnya. Keraguan itu yang harus dipupus kalau mau memang investasi tetap masuk di tahun politik, tuturnya.
Editor : Pahlevi
