Optika.id - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto mengungkapkan bahwa pemerintah harus meneruskan program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Pasalnya, bansos merupakan kebijakan mutlak yang harus negara sediakan dan dijamin oleh pemerintah kepada rakyatnya.
Di sisi lain, dia menyarankan agar pemerintah menambah alokasi anggaran bansos dengan catatan pemerintah rajin membuat strategi distribusi serta pengentasan kemiskinan yang lebih terstruktur. Pasalnya, pemberian bansos bukanlah kebijakan yang identic dengan negara berkembang, melainkan juga banyak dilakukan oleh negara maju yang menjadikan bansos sebagai strategi perlindungan sosial dengan lebih komprehensif.
Baca Juga: Menko Muhadjir: Keluarga Pelaku Judi Online Bisa Peroleh Pendampingan Pemerintah
Bansos tetap diperlukan karena itu bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat kelompok bawah. Kalau itu dihilangkan, justru akan berbahaya, karena menyangkut nasib banyak orang. Jadi perdebatannya bukan pada dibutuhkan atau tidak, tapi perlu ada perbaikan dari sisi penerimaan dan strateginya harus lebih clear, kata Teguh dalam keterangannya, Kamis (21/12/2023).
Dirinya pun mengusulkan dua strategi agar pemberian bansos lebih efektif di Indonesia.
Yang pertama, pemerintah harus memiliki strategi graduasi atau memikirkan bagaimana para penerima bansos agar bisa naik kelas. Dalam konteks tersebut, dia juga menyoroti dua jenis bantuan yang disediakan oleh pemeirntah yakni bantuan yang sifatnya untuk bertahan hidup seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau pemberian sembako. Serta bantuan yang sifatnya produktif misalnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Sementara itu, dari sisi penerima, pemerintah juga perlu tegas bagaimana orang yang menerima bansos bisa naik kelas. Pasalnya, dia menilai jika KIP dan KIS masih kurang optimal dan kurang.
Sedangkan strategi yang kedua adalah adaptive social protection atau pemberian bantuan berbasis kebutuhan. Untuk strategi yang kedua inilah yang menurut Teguh banyak diterapkan di negara-negara maju dan memungkinkan masyarakat bisa menerima bansos setelah mendaftarkan diri.
Baca Juga: Anggota DPR Ini Soroti Bansos untuk Penjudi, Kenapa ya?
Lebih lanjut, Teguh berharap agar Indonesia bisa mengadopsi strategi tersebut lantaran pemberian bansos saat ini masih menerapkan pendekatan top down. Yakni negara menentukan siapa yang layak maupun yang tidak layak menerima bantuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Misalnya, ada orang yang tiba-tiba kena PHK dan penghasilannya langsung drop. Mereka kan perlu bantuan. Dengan sistem yang sekarang, mereka tidak bisa menyatakan kalau saya butuh bansos. Dengan cara on demand application, mereka yang butuh bansos boleh mendaftarkan diri, ucap Teguh.
Kendati demikian, dia mengapresiasi bansos yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah diluncurkan sejak tahun 2017 lalu. BNPT menurut Teguh bisa menjawab beberapa persoalan klasik terkait apakah lebih baik memberikan bansos dalam bentuk uang ataukah sembako.
Baca Juga: Pilkada Serentak Mendatang, Bansos Jadi Perkara Utama untuk Diawasi
Meskipun menurut Teguh bansos secara teori idealnya diberikan secara tunai, namun Teguh khawatir kalau penggunaannya tidak tepat sasaran misalnya dibelikan rokok, dan kekhawatiran lainnya.
Jadi BPNT itu inovasi yang sangat baik. Uang ditransfer ke dalam kartu dan kartunya bisa dibelanjakan untuk barang tertentu. Itu juga bisa menghidupi warung-warung kelontong. Jadi BPNT itu sudah ideal menurut saya untuk Indonesia, pungkasnya.
Editor : Pahlevi
