Optika.id - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD mengakui perlu melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, Mahfud MD menyoroti terkait pendanaan dari megaproyek Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
"Saya sangat tertarik tentang IKN, dan itu bagus harus kita laksanakan sebagai warisan dari pak Jokowi," kata dia dalam Debat Cawapres 2024, di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Baca Juga: Prabowo Tunjuk Basuki Hadimuljono Pimpin OIKN: Target Infrastruktur IKN Rampung 4 Tahun
Kendati begitu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) ini menyoroti soal sumber dana pembangunan IKN. Dia menyoroti kalau porsi APBN dari situ hanya 20 persen.
Mahfud mengaku heran, dengan porsi sekitar 80 persen pembangunan IKN adalah investor, tapi dia belum mengantongi data jumlah investor yang mengguyur dana ke proyek tersebut. Dia pun menantang Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk mengungkap contohnya.
"Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana, coba kalau ada sebutkan, misalnya 2 atau satu. Investor mana yang sudah masuk kesana?," paparnya, dalam pantauan Optika.id melalui siaran KOMPAStv.
Baca Juga: Jokowi Soal Pindah ke IKN: Pindah Ibu Kota Jangan Dikejar-kejar
"Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini," sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Mahfud MD meminta pembangunan IKN terus dilanjutkan. Tetapi terkait pendanaannya tetap mengacu pada tujuan awal.
Baca Juga: Muhammadiyah Ingin Dirikan Kantor hingga Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di IKN
Hal ini merujuk pada porsi pembangunan yang dibebankan kepada investor dan bukan kepada uang negara. Dia memandang cara ini bisa memperbaiki citra proyek yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Nah saya setuju kedepannya itu agar mengundang investor IKN diteruskan tapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula bahwa itu sebetulnya mengundang investor, tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini kita lanjutkan," pungkasnya.
Editor : Pahlevi
