Optika.id - Debat Capres-Cawapres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih banyak mendapat kritik. Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, menilai ada beberapa kekurangan dari format debat yang disusun KPU. Terutama kurangnya pembahasan terhadap hal-hal substantif.
“Yang diperdebatkan justru hal teknis, padahal banyak isu urgent perlu dibedah dan dicari solusinya,” ujarnya , pada Minggu (25/12/2023).
Baca Juga: Sampai Kini, KPU Belum Terima Salinan dari MA Soal Syarat Usia Minimum Cagub-Cawagub
Andi mengkritik debat cawapres yang digelar Jumat kemarin (22/12/2023) dengan tema besar ekonomi, namun di dalamnya tidak membahas mengenai tata kelola keuangan negara agar tidak terus mengandalkan pajak, tetapi upaya pengelolaan sumber daya alam.
Analisis Politik Universitas Nasional itu mengatakan, publik seharusnya bisa menikmati layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan secara gratis. Tapi kenyataannya, rakyat masih harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan hal tersebut.
Baca Juga: KPU Ungkap Caleg Terpilih Boleh Maju Pilkada 2024
“Semua itu sesungguhnya bisa dilakukan jika SDA dikelola oleh negara. Tapi yang terjadi saat ini, negara menjadi penonton dan justru dikuasai korporasi dan sejumlah orang,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekurangan lainnya dalam debat, lanjut Andi, juga terjadi di sesi tanya jawab bersama panelis. Para pakar malah tidak diberi waktu untuk membedah program dan gagasan kandidat capres-cawapres.
Baca Juga: Bersama Firma Hukum, KPU Akui Siap Hadapi Sengketa Pileg 2024
“Padahal sejatinya panelis lebih kompeten membedah program yang ditawarkan kandidat,” tuturnya. Andi pun berharap dalam debat berikutnya yang dijadwalkan Minggu (7/1/2024), debat capres-cawapres lebih berdaging dan tidak hanya menjual gimmick.
Editor : Pahlevi
