Optika.id - Demokrasi Indonesia disebut sedang mengalami kemerosotan serius. Titik kritis demokrasi semakin terlihat saat ada dugaan intervensi lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) demi kepentingan politik 2024.
Kondisi itu juga yang melatarbelakangi sejumlah tokoh nasional dan aktivis hadir dalam acara Refleksi Akhir Tahun dan Mimbar Bebas yang digelar Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta.
Baca Juga: Demi Demokrasi, Indonesia Indonesia Butuh Oposisi yang Kuat
Kita harus meyakinkan rakyat bahwa kita ini berada di gerbang bencana. Mari kita pastikan kegagalan dan kebobrokan pemerintahan Jokowi itu tidak boleh diwariskan, kata ekonom senior Faisal Basri dalam siaran persnya, Jumat (29/12/2023).
Hal sejalan disampaikan aktivis INVID, Iwan Misthohizzaman menilai gerakan civil society perlu dikonsolidasikan kembali untuk mengawal demokrasi agar krisis tidak berlanjut.
Baca Juga: Tahun Bahaya Demorasi Indonesia, Siapa Salah?
Gerakan civil society harus ada untuk menjadi penyeimbang kekuasaan. Jika tidak ada civil society, maka demokrasi akan mati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kita harus mengambil sikap untuk menolak kemunduran negeri ini, ujarnya.
Baca Juga: Genderang Kritik Dibungkam, YLBHI: Ada Empat Pola Negara Memberangus Gerakan
Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti masa depan supremasi hukum di Indonesia. Menurutnya, penguasa yang abai akan etika akan membuat kesalahan besar dalam penegakan hukum.
Jika hukumnya tidak adil, apakah masih bisa disebut ada supremasi hukum? paparnya.
Editor : Pahlevi
