Ekonom: Rasio Utang Indonesia Aman untuk Pembangunan Infrastruktur

author Eka Ratna Sari

- Pewarta

Sabtu, 30 Des 2023 17:34 WIB

Ekonom: Rasio Utang Indonesia Aman untuk Pembangunan Infrastruktur

Optika.id - Hendi Subandi, ekonom Universitas Brawijaya Malang, mengatakan, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), salah satunya terkait rasio utang untuk pembangunan infrastruktur terbilang aman. Ia mengatakan, rasio utang luar negeri Indonesia masih tergolong aman karena masuk kategori utang produktif, karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif jangka panjang.

“Selama peningkatan utang dilakukan untuk pembangunan bangsa khususnya infrastruktur, ini akan menambah aset pemerintah. Kalau aset pemerintah lebih besar dari utangnya, ini akan baik-baik saja,” ujarnya kepada, pada Sabtu (30/12/2023).

Baca Juga: Dirut Celios: Jika Prabowo-Gibran Menang, Utang RI Akan Naik Tinggi

Utang pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga November 2023 tercatat menembus Rp8.041 triliun. Angka ini naik Rp 487 triliun dibandingkan November 2022.

Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 November 2023 adalah 38,11 persen atau naik dari bulan sebelumnya pada level 37,95 persen.

Hendi membandingkan rasio utang Indonesia tersebut dengan sejumlah negara di Asia Tenggara yang memiliki rasio lebih besar.

Ia menyebutkan, Singapura memiliki rasio utang mencapai 167 persen. Sementara negara tetangga dekat Indonesia, yaitu Malaysia mencatatkan rasio utang 66,9 persen.

“Sementara jika dibandingkan dengan negara G20, Indonesia berada di urutan ketiga terendah setelah Rusia 21,2 persen dan Arab Saudi 24,1 persen,” paparnya.

Baca Juga: Harga Beras Capai Rp 19 Ribu Per Kg, Ganjar Sindir Bansos yang Digencarkan Jokowi

Hendi menekankan pentingnya memperhatikan penggunaan utang tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ketika mayoritas dipakai untuk infrastruktur, perlindungan sosial, dan sektor lain yang bermanfaat pada masyarakat maka bisa berdampak positif pada indeks pembangunan manusia (IPM),” katanya.

“Jadi wajar ketika sebuah negara berutang karena kebutuhan domestik ini perlu ditopang dengan itu (utang). Walaupun tetap harus dijaga secara prudent,” sambungnya.

Baca Juga: HMI Tolak Usulan Pemakzulan Jokowi, Sebut Tidak Ada Alasan Kuat

Hendi juga mengatakan kenaikan utang Indonesia tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang terjadi selama tiga tahun sejak 2020.

Namun, agar utang tidak semakin membengkak, Hendi mengusulkan pemerintah menyiapkan instrumen sebagai bantalan dengan berbagai skenario yang tidak merugikan pemerintah dan masyarakat. “Salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara adalah membentuk semacam badan penerimaan negara di bawah komando presiden,” ucapnya.

“Badan tersebut bisa direalisasikan melalui peleburan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang saat ini di bawah naungan Kementerian Keuangan,” tutupnya.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU