Optika.id - Ganjar Pranowo, Calon presiden nomor urut 3, meluncurkan program unggulan Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti. Program itu ditawarkan Ganjar yang maju Pilpres 2024 bersama Mahfud MD untuk membenahi pendataan penduduk Indonesia. Peluncuran KTP Sakti, dilakukan Ganjar Pranowo dalam kegiatan kampanye di Lapangan Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Ganjar mengatakan, KTP Sakti diluncurkan sebagai respons atas keluhan rakyat yang diserap Ganjar-Mahfud saat berkeliling Indonesia.
Baca Juga: PDIP Tolak Sirekap dan Penundaan Rekapitulasi Pemilu 2024, Minta Audit Forensik KPU
Setelah kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata banyak sekali komplain masyarakat soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan, lalu terjadi kecemburuan dan orang bicara tidak tepat sasaran, kata Ganjar.
Program KTP Sakti yang ditawarkan Ganjar-Mahfud untuk memudahkan distribusi berbagai program bansos yang sudah ada, seperti subsidi pendidikan, meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Kemudian subsidi kesehatan seperti subsidi keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta subsidi usaha produktif Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM.
Baca Juga: Gerindra Sebut Koalisi dengan Kubu 01 dan 03 Berpotensi dapat Terjadi
Ganjar menekankan, seluruh bantuan tersebut akan diakomodasi pendistribusiannya hanya dengan menggunakan satu kartu saja, sehingga lebih mudah, efektif dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kalau selama ini sudah banyak bantuan masing-masing direpresentasikan dengan satu kartu, sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP, ujarnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Desak Anies-Ganjar Tolak Hasil Pemilu 2024, Jangan Tunggu Hasil Akhir!
Dengan KTP Sakti, lanjutnya, profil masing-masing penduduk di Indonesia sudah terdata dan terintegrasi.
Mana yang miskin mesti dapat bantuan apa, yang profesi apa mesti dapat bantuan apa, sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini bisa kita turunkan menjadi alat untuk menyalurkan program lebih tepat sasaran, tutupnya.
Editor : Pahlevi
