Jakarta (optika.id) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Muhaimin Iskandar yang kerap disapa Cak Imin, kembali menyinggung kenaikan dana desa yang diklaim bisa memajukan dan menyejahterakan desa dalam debat kedua cawapres beberapa waktu yang lalu. Dia mengklaim, pembangunan desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh jumlah desa tertinggal saat ini berkurang sekitar 9000 desa menjadi 4000 desa saja.
"Ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan baik [dan] dana desa terlaksana baik. Sehingga, masyarakat desa semakin kerasan nanti," katanya dalam debat kedua cawapres di Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Baca Juga: Peta Politik Kekuatan Partai Pemilu di Surabaya
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT), Nomor 2 Tahun 2016, sesuai indeks desa membangun (IDM) desa dikelompokkan menjadi 5 status. Adapun IDM ini terdiri dari indeks ketahanan ekonomi (IKE), indeks ketahanan sosial (IKS), dan indeks ketahanan lingkungan (IKL).
Cak Imin, dalam momen tersebut juga menyambung bahwa kesuksesan pemerintah dalam membangun desa dalam beberapa tahun terakhir ini berbeda dengan yang dilakukan Orde Baru (Orba). Kala itu, di bawah rezim Soeharto, arah pembangunan selalu berasal dari atas.
"Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari," jelasnya.
Dia kemudian mencontohkan alokasi dana desa yang mengucur sekitar Rp600 juta – Rp900 juta per desa pertahunnya sesuai dengan mandate Undang-Undang (UU) Desa.
Cak Imin menyebut, apabila dia dan Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024 nanti, maka alokasi dana desa bakal ditambah hingga Rp5 miliar per desa/tahunnya. Dia mengklaim hal tersebut bertujuan agar infrastruktur di desa semakin baik, kehidupan ekonomi tumbuh melalui BUMDes, kegiatan wirausaha, dan pertanian, peternakan, maupun ekonomi kreatif.
"Jadi, infrastruktur beres, pembangunan sarana prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Sehingga, masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi juga kembali ke desa membangun desa untuk pembangunan bangsa," imbuh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Baca Juga: Isu Maju Pilgub Jatim, PKB Bantah Ada Tempat Lebih Mulia untuk Cak Imin
Masalah Desa yang Begitu Kompleks
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dihubungi secara terpisah, Sosiolog Universitas Trunojoyo, Iskandar Dzulkarnain menyebut bahwa tantangan membangun desa sangat kompleks dan tidak terbatas pada masalah anggaran saja. Misalnya, dia mencontohkan data presisi desa yang masih belum membaik hingga kini. Dan banyak kemiskinan, kebodohan, ketimpangan sosial hingga pembangunan pertanian yang masih belum berpihak kepada masyarakat desa.
"Ada banyak persoalan terkait desa," katanya, Jumat (26/1/2024).
Ada beberapa solusi yang seharusnya bisa didorong apabila ingin membangun desa selain meningkatkan dana desa. Pertama, menurut Iskandar adalah dengan cara memperkuat data desa secara presisi sehingga semua permasalahan di desa bisa diselesaikan sesuai dengan prioritas permasalahannya.
Baca Juga: Jimly Ungkap MK Bisa Batalkan Pemilu Jika Memang Salah
Akan tetapi, hal tersebut bisa dilakukan apabila pemerintah bersedia melihat lebih jauh. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar lebih memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) desa saja.
Pasalnya, dia menilai, apabila hal tersebut dilakukan, maka bisa menyelesaikan problem lainnya sekaligus khususnya kemiskinan dan kebodohan. Di sisi lain, pembangunan berbasis pertanian juga harus menjadi prioritas pemerintah nantinya.
"Tentunya untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan kemiskinan atau selama ini pengelolaan dana desa tidak tepat sasaran atau bahkan menjadi sarang korupsi bagi desa. Sehingga, ketimpangan semakin menguat di desa," ujarnya.
Editor : Pahlevi
