Jakarta (optika.id) - Beberapa lembaga survei dan hasil surveinya memprediksi bahwa akan ada kemungkinan besar Pilpres 2024 berlangsung dalam dua putaran. Hal ini dikarenakan sekitar satu setengah bulan menjelang pemungutan suara, elektabilitas pasangan calon masih belum ada yang menyentuh 50% plus satu.
Tak ayal, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menyebut jika peluang ketiga paslon masih terbuka untuk maju ke putaran kedua sehingga dia menilai tidak ada yang lebih diuntungkan dalam proses ke putaran kedua nantinya.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Apalagi, hasil lembaga survei saat ini tidak bisa dijadikan acuan sekaligus jaminan jika hasil tersebut akan berbanding lurus dengan pilihan masyarakat ketika pencoblosan. Pasalnya, Emrus berkaca pada survei di beberapa pemilu sebelumnya yang menunjukkan hasil berbeda. Terlebih lagi, survei bisa dipesan oleh pihak yang berkepentingan.
Dia memberikan contoh, ketika Jokowi berlaga dengan Fauzi Bowo dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun silam. Hasil survei Fauzi Bowo selalu unggul di atas Jokowi, namun Jokowi tetap menang dalam Pilgub DKI Jakarta tersebut.
Jadi, saya belum bisa melihat siapa yang paling diuntungkan jika pilpres berlangsung dua putaran, katanya, kepada Optika.id, Jumat (26/1/2024).
Tak hanya itu, Emrus juga menyoroti hasil survei yang kerap berbeda di luar batas margin of error. Padahal, imbuh Emrus, seharusnya perbedaan hasil tidak akan terlalu menjadi masalah apabila masih berada pada batas margin of error yang semestinya.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Maka dari itu, dia menyarankan agar masyarakat tidak terlalu percaya dan berpatokan pada hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Pasalnya, survei tidak bisa dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan dalam Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Supaya kita tidak digiring," ucapnya.
Maka dari itu, dia berharap agar publik selalu bersikap kritis terhadap survei elektabilitas paslon yang ada. Apalagi, apabila lembaga survei tidak transparan membuka sumber pendanaannya, maka hasil surveinya harus bisa dipertanyakan.
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Selain itu, metodologi survei yang digunakan lembaga survei pun perlu didiskusikan lebih lanjut. Selain metodologi, pertanyaan survei pun berbunyi jika pemilu dilakukan hari ini.
"Jangan langsung terima hasil survei. Bongkar sumber pendanaan, ujarnya.
Editor : Pahlevi
