Kritik Sivitas Akademika Semakin Meluas, Paksa Jokowi Junjung Etika

Yogyakarta (optika.id) - Gelombang kritik dari sivitas akademika berbagai kampus di Indonesia sehubungan situasi kebangsaan jelang Pemilu 2024 semakin meluas. Sivitas akademika sejumlah kampus kembali menerbitkan maklumat atau pernyataan sikap mengenai situasi demokrasi Indonesia terkini, Minggu (5/2/2024).

Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Jember (Unej), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Islam Bandung (Unisba) hingga Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara dilaporkan menyusul kampus-kampus lain menerbitkan pernyataan sikap.

Sebelumnya, sivitas akademika sejumlah kampus seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Andalas (Unand), hingga Asosisasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) bersuara karena resah dengan situasi kebangsaan, khususnya pelaksanaan demokrasi di Tanah Air belakangan ini.

Sivitas akademika UMS menerbitkan maklumat kebangsaan untuk merespons perkembanga kehidupan kebangsaan dan kenegaraan belakangan ini. Maklumat tersebut dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Studi Hukum Prof. Aidul Fitriciada Azhari dengan disaksikan rektor dan guru besar UMS di Kampus 2 UMS, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (5/1/2024).

"Hal itu terutama terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis yang semakin diperburuk oleh praktik politik dari Penyelenggara Negara yang tidak netral dalam kontestasi Pemilihan Umum yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara massif," demikian kutipan maklumat UMS yang diterima Kompas TV, Senin (5/2).

Sivitas akademika UMS pun menyerukan delapan poin maklumat dan mendesak Presiden RI Joko Widodo serta elite-elite politik mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan.

Berikut Isi Pernyataan Sikap UMS

1. Para elit politik yang tengah berkontestasi dalam Pemilihan Umum 2024 untuk kembali kepada nilai-nilai moral kebangsaan yang bersumber dari ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia;
2. Presiden dan para elit politik untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan yang bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia;
3. Pemimpin pemerintahan dan aparatur hukum untuk menegakkan supremasi hukum dengan tidak menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politik dan/atau ekonomi yang bersifat pribadi atau golongan serta menjalankan hukum tanpa pandang bulu dan tidak partisan;
4. Penyelenggara pemilihan umum (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan imparsialitas agar terwujud pemilihan umum yang luber, jurdil dan demokratis;
5. Aparatur sipil negara dan TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas sebagai aparatur negara yang berkewajiban melayani seluruh rakyat tanpa kecuali;
6. Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan sesuai dengan Sumpah Jabatan sebagai Presiden serta menghentikan praktik politik dalam Pemilihan Umum yang tidak netral demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis;
7. Seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi pemilih yang merdeka dan berdaulat berdasarkan pada prinsipprinsip kebenaran dan keutamaan serta saling menghormati pilihan masing-masing;
8. Seluruh rakyat untuk menolak praktik politik uang dalam bentuk apa pun, termasuk menolak penggunaan keuangan negara untuk kepentingan elektoral dalam bentuk bantuan sosial.

Editor : Pahlevi