Surabaya (optika.id) - Dalam film dokumenter berjudul Dirty Vote, Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengomentari pembagian bantuan sosial (bansos) yang ugal-ugalan selama masa pemilu ini. Pasalnya, politisasi bansos yang disebut sebagai Gentong Babi ini nilainya tembus secara fantastis yakni Rp508 triliun.
Pembagian bansos secara massif yang dikucurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini ditengarai untuk mendongkrak elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
"Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau pork barrel. Jadi memang istilah ini mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat yang gambarannya seburuk perbudakan itu sendiri," kata Bivitri dalam film tersebut, dikutip Optika.id, Senin (12/2/2024).
Bibip, sapaan Bivitri, menjelaskan bahwa asal mula bansos ini berawal dari perbudakan di AS yang mengharuskan budak-budak itu berebut daging babi yang diawetkan di dalam gentong. Dari situasi itulah muncul istilah berebut jatah resmi untuk kenyamanan serta menarik simpati, khususnya kaum bawah.
Cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya melainkan penerusnya," ujar dia.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Dalam film dokumenter yang membuat ketar-ketir pihak-pihak yang bersangkutan, diungkapkan bahwa ada tren di mana pembagian bansos meningkat secara signifikan jelang digelarnya kontestasi elektoral lima tahunan pada 14 Februari mendatang. Bahkan, untuk tahun ini, nilainya jauh melebihi jumlah pembagian bansos selama masa pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Tahun 2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya. Kita semua bisa melihat di sini sampai dengan Pemilu 2024 begitu rapat dan begitu banyak di sini. Tiba-tiba keluar berbagai macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah," ucapnya.
Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran bansos yang masuk ke dalam skema perlindungan sosial ini mempunyai nilai anggaran prioritas pada tahun 2024 mencapai angka Rp493,5 triliun.
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Anggaran tersebut dibagi-bagi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Seperti menyediakan BLT Desa hingga Kartu Sembako. Kemudian, digunakan untuk penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat sebagai antisipasi aging population melalui integrasei program.
Lalu, anggaran juga dialokasikan untuk penguatan graduasi dari kemiskinan dan mendorong perlindungan sosial adaptif melalui protokol di masa krisis atau bencana.
Editor : Pahlevi
