Jakarta (optika.id) - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menolak komentari soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginginkan kursi Ketua Umum PDIP.
Airlangga yang dimintai tanggapan justru meminta kabar tersebut dikonfirmasi kepada Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Hamzah Haz Wafat, Presiden Jokowi: Atas Nama Bangsa, Kami Turut Berduka!
“Tanyakan kepada yang memberi statement,” ucap Airlangga.
Diketahui, Hasto mengungkapkan Presiden Jokowi yang berupaya mempertahankan kepemimpinannya.
Kemarin, Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri.
Hasto berpendapat, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politiknya dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP.
“Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full,” kata Hasto.
Baca Juga: KPK Respon Pernyataan Hasto: Penyidik Kerja Ada Kerangka Hukum!
Menteri yang dinarasikan Hasto menteri power full di dalam kabinet Jokowi mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum DPP PDIP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan,” kata Hasto.
Bagi PDI Perjuangan, kata Hasto, pengambilalihan parpol pernah terjadi pada era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971.
Baca Juga: Jokowi Terima Kunjungan PM Papua James Marape
“Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama,” kata Hasto.
Bukan hanya ingin mengincar kursi Ketua Umum PDI Perjuangan, Hasto menuturkan, Jokowi juga berupaya untuk membentuk koalisi partai politik yang besar.
“Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional,” kata Hasto.
Editor : Pahlevi
