Jubir PKS Ungkap Setuju dengan Bahasa Merangkul, Tetapi Tidak Semua Masuk Pemerintahan

Jakarta (optika.id) - Pengalaman 10 tahun berada di dalam pemerintah dan hampir 10 tahun menjadi oposisi membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa berbesar hati jika tidak ikut bergabung ke pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Juru Bicara PKS Pipin Sopian menyadari, bahasa merangkul semua yang dilontarkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak melulu harus berada di dalam pemerintahan, tapi penting juga ada pihak yang berada di luar.

Baca Juga: Politikus PKS: May Day, Penguasa Jangan Cuma Berdiri Saja

"Kami setuju bahasa merangkul semua tidak harus berada di dalam, harus ada yang di luar sebagai kepantasan demokrasi," ujar Pipin dilansir dari Satu Meja The Forum KOMPAS TV bertema Berebut Kursi Menteri, Rabu malam (1/5/2024). 

Pipin menjelaskan, saat ini posisi PKS tetap sebagai oposisi hingga pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024. 

Setelah itu langkah PKS di pemerintahan Prabowo-Gibran akan diputuskan dalam musyawarah Majelis Syura PKS. Jika diputuskan berada di luar pemerintahan, PKS akan bekerja sebagai corong aspirasi masyarakat yang mengkritik kebijakan dan kinerja pemerintah. Hal ini dilakukan PKS selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.  

Sebaliknya, jika diputuskan mendukung pemerintah Prabowo-Gibran, PKS akan bekerja maksimal seperti yang dilakukan dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca Juga: NasDem-PKB Masuk Pemerintahan, Bagaimana PPP dan PKS?

Namun Pipin mengakui dari dua pengalaman itu, keuntungan yang didapat PKS memang lebih banyak saat berada di dalam pemerintahan. Sebagai contoh saat kader PKS Anton Apriantono memimpin Kementerian Pertanian di Kabinet Indonesia Bersatu jilid I. Anton bisa memberikan kinerja dan prestasi yang bagus dalam mendorong program swasembada beras. 

"Mohon maaf di pemerintahan Pak Jokowi tidak tercapai swasembada beras itu," ujar Pipin. 

Kemudian saat Salim Segaf Al-Jufri memimpin Kementerian Sosial di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. 

Baca Juga: Muhammad Iqbal Protes Pramuka Dihapus, Tak Sesuai Visi Misi Indonesia 2045

Salim Segaf mengawal progam keluarga harapan dengan baik. Bahkan sampai saat ini, program tersebut tetap dijalankan. 

"Bagi kami ketika berada di dalam maupun di luar kita fokus. Makanya kader PKS ketika menjabat pasti mereka berhenti dari kepengurusan partai. Jadi kami tidak dalam posisi berebut menteri, karena kami belum memutuskan," ujar Pipin. 

Editor : Pahlevi