Jakarta (optika.id) - Wakil Presiden (wapres) Terpilih Gibran Rakabuming Rakamengaku tidak tahu ihwal sosok toxic peopleatau orang yang memberi dampak buruk terhadap orang lain, seperti dipesankan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Spesifiknya siapa? Tanyakan Pak Luhut saja. Ya, siapa? Saya kira, semua yang ada di dalam pemerintahan atau luar koalisi, ataupun mungkin mantan-mantan kontestan, siapapun berhak memberikan masukan," kata Gibran seperti dikutip dari YouTube KompasTV, Senin (6/5/2024).
Baca Juga: PDIP Tak Anggap Kader, Gibran Ngaku Telah Siapkan Perahu Kedepan!
Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini mengatakan jika dirinya terbiasa berdiskusi dengan siapa saja. Termasuk mereka yang berseberangan dalam pilihan politik.
"Dan dari awal sudah kami paparkan, kami siap merangkul semua, kami siap untuk menerima masukan dari semua, kami siap untuk menerima evaluasi dari semua, jadi saya kira tidak masalah," ujar pria yang juga Wali Kota Surakarta itu.
Sebelumnya, Luhut menyarankan agar kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran tidak diisi oleh toxic people atau orang-orang yang memberi dampak buruk terhadap orang lain.
Baca Juga: PDIP: Jokowi, Gibran dan Bobby Adalah Masa Lalu
Menurutnya orang yang memiliki sifat toxic harus dihindari, lantaran dapat menggangu program pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Kepada presiden terpilih, saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita (Indonesia)," ujar Luhut dalam sambutannya di acara Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriot, Jumat (3/5) pekan lalu.
Luhut menjelaskan saran tersebut berkaca dari pengalamannya di pemerintahan. Menurutnya masalah pemerintahan adalah regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional, hal ini perlu dibenahi. Semisal program digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Agendakan Bertemu dengan Gibran
Program tersebut diusulkan kepada Presiden Jokowi dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih regulasi. Selain itu program digitalisasi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan.
"Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini," ujar Luhut.
Editor : Pahlevi
